Kamis, 26 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Apple, Google, Facebook, dan Microsoft Menggugat Trump

Oleh Fajriansyach , dalam Kabar Dunia , pada Selasa, 7 Februari 2017 | 09:36 WITA Tag: , , ,
  


Hargo.co.id – Perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal imigrasi masih membuat Gedung Putih panen gugatan. Setelah hakim James Robart sukses menunda penerapan kebijakan tersebut di seluruh Negeri Paman Sam, kini giliran Silicon Valley yang menggugat.

Minggu malam (5/2) 97 perusahaan multinasional mengajukan gugatan resmi untuk melawan kebijakan imigrasi Trump. Sebagian besar penggugat adalah perusahaan teknologi. Tapi, tiga di antaranya merupakan produsen yoghurt Chobani, produsen makanan ringan Kind, dan perusahaan fashion Levi Strauss. Tiga perusahaan itu ikut menggugat karena ketiganya didirikan oleh imigran.

”Perintah eksekutif itu merugikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, juga daya saing perusahaan-perusahaan Amerika. Selain itu, kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum,” terang kuasa hukum 97 perusahaan tersebut dalam pernyataan tertulis. Di sana juga disebutkan bahwa sikap ramah imigran tidak hanya menguntungkan para imigran, tapi juga para pelaku bisnis, pekerja, dan konsumen AS.

”AS mendapatkan banyak keuntungan dari para imigran yang datang membawa talenta, semangat, dan peluang mereka masing-masing,” ungkap para penggugat dalam pernyataan gabungan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan multinasional yang sebagian stafnya mengantongi visa tujuh negara dalam daftar hitam Trump tersebut mendesak pemerintah mencabut perintah eksekutif presiden.

BACA  Update Hasil Pilpres AS: Selisih Perolehan Suara Sangat Tipis, Siapa yang Unggul?

Apple, Microsoft, Facebook, dan Google merupakan empat perusahaan besar yang mengecam keras kebijakan Trump. Dalam berkas gugatan, mereka menyatakan bahwa taipan 70 tahun itu telah melanggar sedikitnya dua aturan. ”Kebijakan tersebut dirancang berdasar perhitungan yang salah dan mengandung unsur diskriminasi terhadap negara tertentu,” tulis 97 perusahaan tersebut.

Perintah eksekutif Trump itu, menurut para penggugat, merupakan kebijakan pertama yang mengandung unsur pengucilan warga negara tertentu. Yakni, warga negara Syria, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Begitu kebijakan tersebut diteken, puluhan hingga ratusan imigran langsung terdampak. Para pendatang itu tertahan di bandara atau diterbangkan pulang ke negara asal karena AS menolak visa mereka.

Akhir pekan lalu, Robart menerbitkan keputusan berani yang berlaku nasional. Dia membekukan sementara kebijakan imigrasi Trump. Maka, warga tujuh negara bebas masuk AS lagi. Namun, keputusan hakim 69 tahun itu belum final. Sebab, Gedung Putih masih mengajukan banding lagi. Saat ini, Ninth Circuit Court of Appeals sedang menyelidiki kasus-kasus yang muncul akibat kebijakan imigrasi Trump.

BACA  Diguncang Gempa dan Tsunami, Bagaimana Kondisi WNI di Turki?

Sejak awal, Silicon Valley memang lantang memprotes kebijakan imigrasi yang diskriminatif tersebut. Itu disebabkan perusahaan-perusahaan teknologi di sana punya staf dari seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali dari tujuh negara daftar hitam Trump. Pekan lalu, CEO Google Sundar Pichai langsung memanggil pulang seluruh staf asing yang sedang berada di luar AS. Mereka diminta cepat-cepat kembali ke Silicon Valley.

Sebanyak 97 perusahaan multinasional itu menyarankan Trump meninjau ulang kebijakannya. Mereka juga mengkritik pengganti Barack Obama itu yang menyebut keselamatan rakyat sebagai alasan utama meneken kebijakan kontroversial tersebut. ”Sejak lama Amerika punya undang-undang yang menitikberatkan pada keselamatan rakyat. Tapi, tidak pernah ada yang diskriminatif seperti ini,” terang penggugat.

BACA  Bom Bunuh Diri Meledak Dekat Akademi Kepolisian

Pekan lalu, Travis Kalanick juga memprotes kebijakan imigrasi Trump lewat pengunduran dirinya. CEO Uber yang menjadi anggota dewan penasihat bisnis kepresidenan sejak Desember itu memutuskan untuk meletakkan jabatannya. ”Perintah eksekutif itu menyakiti hati masyarakat Amerika. Keluarga-keluarga tercerai-berai, orang-orang telantar di tanah asing, dan AS tak lagi ramah imigran,” keluhnya.

Berbeda dengan Kalanick yang mundur, CEO Tesla Elon Musk justru memilih bertahan. Padahal, dia juga bukan pendukung kebijakan imigrasi Trump. ”Saya ingin tetap menjadi bagian dari pemerintah karena dengan demikian saya bisa memberikan masukan penting kepada presiden dalam isu-isu esensial,” terangnya. Meski demikian, Tesla tidak ikut menggugat kebijakan Trump tersebut.

Kegaduhan dalam masyarakat dan tubuh pemerintahannya akibat imigrasi tidak membuat Trump menyesal. Kemarin dia malah sibuk memikirkan kasus lain. Yakni, dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres) pada November lalu. Dia berencana membentuk komisi khusus yang diketuai Wakil Presiden Mike Pence untuk menyelidiki dugaan kecurangan tersebut. (AFP/Reuters/CNN/theguardian/hep/c6/any/tia)


Komentar