Minggu, 27 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Aryati Polapa: KLHS Menjadi Rujukan Segala Hal

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Kamis, 31 Oktober 2019 | 13:05 WITA
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) haruslah menjadi rujukan dari semua kebijakan maupun rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh daerah, begitu juga terhadap penetapan zonasi termasuk RTRW dan RDTR. Penegasan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Aryati Polapa saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/10/2019).

“Dari yang saya ikuti, KLHS harusnya menjadi rujukan dari rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh bupati, termasuk dalam penetapan zonasi,” ungkapnya.

BACA  Keluhan Tentang Listrik Masuk ke DPRD Kabgor

Runutannya kata srikandi PDIP tersebut sangatlah jelas, mulai dari KLHS sampai pada RTRW kemudian RDTR hingga pada penetapan zonasi.

“Tidak boleh sembarangan dalam menetapkan zonasi, begitu juga terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bupati,” jelas Aryati.

Untuk Gorut sendiri kata Aryati, belum diketahui sampai sejauh mana prosesnya, apakah KLHS tersebut dokumennya telah melalui kajian yang benar-benar matang atau bagaimana.

BACA  DPRD Gorontalo Utara Minta Maksimalkan Potensi Retribusi

“Sebab dalam penyusunan KLHS itu, melibatkan berbagai unsur termasuk akademisi, profesional dan lainnya, karena hasilnya akan dijadikan rujukan dan ini harus diseriusi,” tegasnya.

Ke depan daerah akan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan turunan dari RTRW. “Untuk penetapan zonasi yang telah dilakukan oleh daerah saat ini, tentu belum kami ketahui, begitu juga terkait dengan berbagai rekomendasi yang telah dikeluarkan termasuk terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI),” kata Aryati.

BACA  Aleg Gorontalo Utara Minta Tingkatkan Infrastruktur Jalan

Olehnya ke depan, pihaknya akan melihat sampai sejauh mana keseriusan terhadap pembahasan KLHS tersebut, dan terhadap KLHS yang ada saat ini juga kami belum ketahui. “Olehnya, kami berharap agar KLHS tersebut dapat diseriusi oleh pemerintah daerah dan terutama instansi teknis terkait,” tandasnya. (abk/hg)


Komentar