Jumat, 15 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



ASN dan PPPK Diminta Jadi Pelopor Pencegahan Covid-19

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Minggu, 13 Desember 2020 | 14:05 WITA Tag: , , , ,
  MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo


Hargo.co.id, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi pelopor dalam mencegah penularan Covid-19.

Apalagi menjelang liburan akhir tahun diprediksikan kasus Covid-19 akan bertambah. Mantan menteri dalam negeri ini mengungkapkan, pemerintah telah melakukan revisi cuti bersama tahun 2020. Cuti bersama Idulfitri 1441 H digeser ke akhir tahun dan dikurangi jumlahnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan status tanggap darurat Covid-19.

Pengurangan cuti bersama tentunya tidak memengaruhi hak cuti ASN. Namun, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diharapkan selektif dalam memberikan izin cuti bagi pegawai agar tidak meningkatkan mobilitas masyarakat terutama saat hari libur nasional dan cuti bersama.

BACA  Sebanyak 75.126 Orang Warga Gorontalo Utara Sasaran Vaksinasi

“Hak cuti ASN tetap ada, tetapi harus selektif,” ujar Menteri Tjahjo, Sabtu (12/12/2020) seperti yang dilansir jpnn.com.

Dia menambahkan, instansinya telah menerbitkan berbagai surat edaran untuk memutus rantai penularan Covid-19, terutama di kalangan ASN.

“ASN baik PNS maupun PPPK bisa menjadi pelopor dan teladan dalam memberi contoh kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. ASN harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun tetap optimal dan produktif dalam memberikan pelayanan,” terangnya.

Kebijakan yang diterbitkan KemenPAN-RB menjadi pedoman instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur sistem kerja baru PNS maupun PPPK sesuai dengan status pandemi Covid-19. Selain pengaturan sistem kerja, KemenPAN-RB juga mengatur pembatasan perjalanan dinas, larangan mudik dan cuti, pembatasan kegiatan tatap muka, hingga pembentukan Crisis Center Covid-19 di masing-masing instansi pemerintah. Kebijakan disusun berdasarkan arahan presiden dan merujuk pada kebijakan kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

BACA  Kena Razia Keramaian, Sejumlah Rumah Makan Ditutup

“Ini bagian dari proses mencermati dinamika pandemi Covid-19, jumlah pasien positif, dan indikasi daerah zona merah,” imbuhnya.

Melihat perkembangan status pandemi, KemenPAN-RB mengatur sistem kerja PNS maupun PPPK berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten atau kota dengan memerhatikan status penyebaran Covid-19 di Indonesia yang diatur dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 67/2020. Instansi pemerintah juga diminta untuk melakukan pengaturan jam kerja dan pembagian shift kerja selama tatanan normal baru.

Salah satu tujuan sistem shift adalah untuk mengurangi penumpukan penumpang di satu waktu agar masyarakat dapat menerapkan physical distancing. Dalam melakukan perjalanan dinas, pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus memastikan agar penerbitan dan pemberian tugas perjalanan dinas kepada PNS maupun PPPK dilaksanakan dengan selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian.

BACA  KPK Beri Peringatan Dini buat Mensos Tri Rismaharini soal Data Penerima Bansos

Pemberian tugas ini juga memerhatikan tingkat urgensi dari pelaksanaan perjalanan dinas serta memenuhi kriteria dan persyaratan pengecualian. Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau memperkuat tim penanganan Covid-19 sebagai pusat penanganan krisis (crisis center) Covid-19 untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran sesuai Surat Edaran MenPAN-RB No. 69/2020.

Crisis center Covid-19 yang telah dibentuk pada masing-masing instansi pemerintah didorong untuk lebih berperan aktif dalam melakukan tugasnya dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi PNS maupun PPPK dari penyebaran Covid-19. (esy/jpnn)


Komentar