Kamis, 21 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



ASN Gorontalo Baca Nih, Mutasi Besar-besaran, Penempatan Permanen, Guru Prioritas

Oleh Berita Hargo , dalam Features Kabar Nusantara News , pada Sabtu, 22 April 2017 | 10:30 WITA Tag: , , ,
  


JAKARTA ,hargo.co.id – Bagi pegawai negeri sipil (PNS/ASN) di Gorontalo siap-siap untuk penempatan di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kini memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi.

Alasan pemerataan, mutasi PNS dari daerah yang padat pegawai akan didistribusi ke daerah yang minum sumber daya manusia (SDM), sifatnya pun permanen.

Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diteken Presiden Joko Widodo akhir Maret lalu.

Mendagri akan mendapatkan pertimbangan dari kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menteri PAN-RB Asman Abnur sudah merencanakan distribusi PNS. ’’Sedang kami atur (tindak lanjut PP-nya, Red),’’ ujarnya kemarin. Dia enggan menjelaskan lebih jauh dengan alasan sedang berada di bandara.

BACA  Libur Panjang Kerap Picu Kenaikan Kasus Covid-19

Mutasi tersebut diprioritaskan untuk PNS guru. Sebab, banyak daerah yang kekurangan tenaga pengajar. Yang jadi persoalan, selama ini penempatan guru tidak diatur Mendikbud. Tapi, oleh pemerintah daerah masing-masing.

Karena itu, sebagai langkah awal, Mendikbud memetakan daerah-daerah yang kekurangan guru dan kualifikasi apa saja yang dibutuhkan.

Mutasi dilakukan secara permanen. Selama ini guru yang tidak betah saat penempatan meminta mutasi ke kota setelah beberapa bulan bertugas. ’’Kami akan atur agar begitu ditempatkan di perbatasan, dia tidak cepat-cepat pulang,’’ kata Asman.

BACA  Pejabat Publik Diminta Jadi Teladan Protokol Kesehatan

Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur guru-guru yang baru diangkat melalui perjanjian penempatan. Kini, setelah PP itu terbit, Mendagri bisa memutasi PNS, termasuk guru, ke provinsi yang minim SDM setelah ada assessment dari BKN.

Wakil Ketua Komisi II DPR Muhamad Lukman Edy menyatakan, kesenjangan jumlah PNS bisa ditangani. Kini Kemendagri memiliki kekuatan penuh. PP tersebut harus dipatuhi seluruh aparatur pemerintah. ’’Baik itu yang di instansi pusat maupun daerah,’’ jelasnya.

Untuk sementara, mutasi PNS lintas provinsi bisa dijalankan untuk pejabat setingkat eselon 1 dan eselon 2 dahulu.

BACA  Info Terbaru soal Fatwa MUI Terkait Vaksin Buatan Sinovac

Sedangkan untuk pejabat eselon 3 sampai eselon 4, tentu bakal banyak yang berkeberatan jika harus jauh dari keluarga. Lukman berharap mutasi PNS lintas provinsi itu bisa berjalan dinamis seperti perpindahan pejabat polisi, TNI, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mutasi PNS lintas provinsi itu juga bisa diterapkan untuk guru. Secara umum, guru di Jawa cukup padat. Nah, dengan PP tersebut, guru bisa disebar ke daerah-daerah yang masih kekurangan. Para guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi harus bersedia mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah lain. (jpg/hargo)


Komentar