Selasa, 4 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Aspirasi Petani Plasma Masuk ke DPRD, Komisi I Agendakan RDP 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Jumat, 26 Maret 2021 | 22:05 WITA Tag: ,
  Suasana rapat komisi l penentuan jadwal RDP dengan PT Plasma. (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Guna menindaklanjuti aspirasi petani plasma, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo kembali mengagendakan jadwal rapat dengar pendapat (RDP) gabungan bersama organisasi perangkat daerah dan investor besar PT Palma Group yang bergerak dibidang kelapa sawit guna membahas aspirasi petani plasma di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala.

“(Masyarakat) petani plasma mengeluh, bahwa sampai saat ini hak-hak mereka terkait janji PT. Palma Group soal pembagian hasil belum pernah diterima,” kata Ketua Komisi I DPRD, Syarifudin Bano, jumat (26/3).

Dijelaskan Syarifudin, hal lain yang diungkapkan salah seorang perwakilan masyarakat di Desa Puncak jika sebelumnya perusahaan sawit pernah ditutup. Namun alasan apa hal itu dilakukan masyarakat tidak tahu. 

“Karena tutup inisiatif masyarakat ingin mengelola kembali lahan mereka. Alasan mereka hak (dari perjanjian) tidak diterima dan lahan pun nganggur, makanya ingin digarap. Namun tiba-tiba perusahaan sawit beroperasi kembali,” ungkap aleg tiga periode ini.

Terkait waktu RDP, politisi Fraksi Partai Demokrat memperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 5 bulan April 2021 mendatang. Dalam rapat tersebut seluruh pihak harus segera memutuskan bagaimana solusi untuk masyarakat. 

“Tujuan RDP hanya satu, bagaimana masyarakat tidak dirugikan, rapat harus melahirkan solusi,” pungkas Syarifudin.

Sementara itu Investor besar Palma Group mengakui bahwa perusahaan belum memberikan bagi hasil plasma sebanyak 20 persen kepada 2.500 petani plasma yang menjadi mitra kerja. Diungkapkan Bustamam, humas Palma Group. Perusahaan baru akan memberikan bagi hasil kepada petani plasma pada tahun depan 2022. 

“Sampai saat ini belum ada pembagian hasil dengan 2.500 petani plasma. Tentang hasil plasma yang kami janjikan itu bisa terorganisir tahun depan,” kata Bustaman.

Ia mengatakan, komitmen bagi hasil memang telah pernah disosialisasikan sejak awal pada tahun 2014. Sistem pembagian hasil sawit 80 persen untuk perusahaan, dan petani plasma sebanyak 20 persen. Bustamam memperkirakan normal sawit tumbuh hingga sampai berbuah membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Penanaman telah dilakukan sejak tahun 2016 dengan luas lahan yang telah ditanami 4.300 hektar. 

“Bagi hasil disini berbuah dan panen. Panen sawit ada, tetapi sekarang perusahaan masih dalam kondisi panen rugi, paling lama kondisi seperti ini selama 4,5 tahun. Bahkan biaya panen lebih mahal dari harga sawit yang kita jual,” tutur Bustamam. 

Palma Group diakui bakal menerima resiko jika seandainya menipu petani plasma dengan tidak membagikan 20 persen hak yang harus diterima. 

“Kami juga punya resiko pak jika kalau seandainya plasma ini tidak kami bagi, perusahaan bisa ditutup berdasarkan undang-undang. Nggak mungkin juga dong Bupati dan Gubernur membiarkan perusahaan menipu masyarakatnya,” ujar Bustamam. 

Selain itu, ditegaskan investasi dalam PT Heksa Jaya Abadi, PT Argo Palma Khatulistiwa, dan PT Tri Palma Nusantara (Palma Group) bukanlah investasi jangka pendek namun jangka panjang.

Menanggapi informasi Palma Group telah menutup perusahaan dan mengganti manajemen, Bustaman membantah, tidak benar.

“Perusahaan, owner hingga managemen masih sama seperti dulu tidak berubah. Soal perusahaan mengalami krisis keuangan saya tidak tahu,” tegas Bustamam. 

Soal rencana Komisi I DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Palma Group, ia menjawab akan menghadiri. 

“Kalau diundang kami siap menghadiri undangan DPRD,” tutup Bustamam. (wie/adv/hargo)

BACA  NJOP Setiap Tahun Berubah, DPRD Minta Tarif PBB Dikaji

Komentar