Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Roni Imran mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Gorut untuk menahan laju pelaksanaan program. Selain itu, Pemkab Gorut juga diminta segera melaksanakan pemetaan terhadap program prioritas dan mana yang pendukung.
Permintaan ini disampaikan Roni atas adanya asumsi keuangan daerah yang diperkirakan diatas Rp. 30 miliar, sehingga ditakutkan ada banyak program yang terpaksa tidak dapat dilaksanakn.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Gorut, Roni Imran saat berbincang dengan awak media.
“Jangan sampai OPD gencar melaksanakan program karena saat ini pemda tengah bagus-bagusnya menggenjot program, namun pada kenyataannya uang yang nantinya membiayai kegiatan tersebut tidak ada,” ungkap Roni.
Asumsi defisit keuangan daerah Pemkab Gorut sendiri, kata Roni, terungkap dalam pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kata Roni, apabila indikasi ini benar adanya, maka tidak bisa ditutupi oleh silpa untuk program kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran ini.
“Maka ini DPRD mengingatkan bahwa cepat dimapping program-program yang tidak prioritas untuk rakyat,” tegasnya.
“Jadi kami di satu sisi mengapresiasi terhadap kecepatan OPD-OPD menjalankan program. Tapi, disisi lain juga harus dilihat kemampuan keuangan kita apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita tetapkan atau tidak, dan ini juga tergantung dari Silpa,” imbuhnya.
Ia menegaskan, mapping program mutlak dilaksanakan dari sekarang, berhubung saat ini sementara dilakukan audit oleh BPK.
“Dan yang tahu itu hanya TAPD, dan saya kira TAPD sudah bisa tahu berapa silpa sebenarnya, karena sudah bisa tahu diakhir tahun anggaran. Dan mereka menyampaikan memang diperkirakan diatas Rp. 30 miliar yang tidak bisa ditutupi oleh silpa. Jadi jangan jalan dulu, harus jalan dimana yang jadi prioritas,” jelas Roni.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Gorut, Helmi Potutu saat dimintai tanggapannya terkait dengan asumsi silpa yang tidak sesuai dengan harapan tersebut mengatakan, jika memang itu terjadi, maka memang harus ada langkah antisipatif yang harus dilakukan.
“Ini kan asumsi dan saat ini masih sementara dilaksanakan audit. Tentunya jika itu terjadi, maka kita akan tracking program mana yang berdampak langsung dan mana yang tidak. Disisi lain, terhadap program prioritas itu harus dilaksanakan, dan maaf saja untuk program lain yang tidak memberikan dampak langsung itu terpaksa harus ditunda dulu,” tegasnya.
“Yang pasti kita akan menseriusi dan juga akan berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan program jika itu terjadi,” pungkas Helmi.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman