Kamis, 6 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bahas Anggaran yang Berpolemik, Banggar dan TPAD Duduk Bersama 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Rabu, 14 April 2021 | 23:05 WITA Tag:
  Suasana rapat koordinasi antara TAPD dan Banggar di ruang Dulohupa DPRD, Rabu (14/04/2021) . (Foto:Deice/Hargo)


Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik antara DPRD Kabupaten Gorontalo dengan pemerintah daerah terkait anggaraan dana Hibah Koni dan Koperasi Eka Prasetya, nampaknya mulai menemukan titik terang. Wacana akan dilakukan hak angket oleh DPRD, nampaknya tidak akan terlaksana.

Hal ini disebabkan adanya rapat koordinasi antara DPRD dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar dengan pimpinan Fraksi) bersama pemerintah daerah yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dilaksanakan di ruang dulohupa DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (14/04/2021). 

Dari pembahasan yang cukup alot tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru meminta penjelasan atas dua item yang tidak ditemukan dalam dokumen APBD dan memang tidak pernah dibahas dalam pembahasan anggaran LKPJ 2020 kemarin. 

“Yang mengherankan banyaknya anggaran hibah itu ada dalam laporan ke pemerintah Provinsi tetapi sayangnya dua item tersebut tidak ada, itu yang saya mintakan kejelasannya,” ungkap Roman. 

Lanjut dikatakan Roman, kalau sempat dikatakan DPRD tidak membahasnya itu tak benar, karena seingat saya dana koni dan Koperasi Eka itu kami perdebatkan dan tidak mendapatkan penjelasan yang lebih rill dari tim Banggar saat itu. 

“Makanya kami kaget ketika itu tak masuk, bahkan di laporan evaluasi dari peemerintah Provinsi yang tercantum hanya dana hibah untuk PMI, UMGO dan UNU tidak  tercantumkan untuk Koni dan Koperasi Eka, sehingga dipertemuan ini kami ingin kejelasannya,” jelas Roman.  

Lain halnya dengan Roman, anggota Banggar Sahmid Hemu mengatakan, polemik ini rasanya sudah selesai dari penjelasan yang dikemukanan oleh TAPD, apalagi ini sudah berproses hukum. 

“Jadi kita hormati proses yang ada dan rasanya tidak perlu membentuk pansus hak angket, karena saat ini pun pansus LKPJ sedang berlangsung dan belum diparipurnakan, sehingga biarlah ini menjadi tugas dari tim pansus LKPJ untuk dibahas lebih dalam dan kita selaku anggota Banggar tinggal menunggu hasil pembahasan dari pansus LKPJ nanti,” jelas politisi PDIP ini. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Banggar lainnya Hendra Abdul, dimaana saat ini masalah ini sudah berproses hukum jadi kita hormati proses yang ada dan kedepannya perlu dilakukan perbaikan kembali pada pelaporan APBD kedepannya. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T Ase mengatakan, dari hasil rapat tersebut semua sudah jelas terungkap dan jelas secara rinci terkait strukttur APBD 2021. 

“Yang terjadi mekanisme di DPRD kemarin termasuk kisruh antara DPRD dan Pemda sudah selesai, karena semua sudah terjelaskan dengan rinci walaupun memang kedepan butuh perbaikan kearah lebih baik lagi terhadap perencanaan APBD dan laporannya,” jelas Syam. 

Lanjut dikatakan Syam, diinternal DPRD berkaitan dengan cantolan anggaran dana hibah tersebut sudah jelaas jadi tidak ada masalah lagi. 

“Alhamdulillah semua sudah jelas hanya terjadi miskomunikasi semata dan rapat tersebut dihadiri lengkap oleh TAPD dan juga pimpinan Fraksi dan juga anggota Banggar, termasuk dihadiri oleh Wakil Ketua Roman Nasaru serta Ketua Fraksi Nasdem Jarwadi Mamu,” jelas Syam. 

Ia menambahkan sebagai pimpinan DPRD dirinya bersyukur karena sudah bisa duduk bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini TAPD dan DPRD dalam hal ini pimpinan DPRD dan Banggar untuk membahas polemik ini dan ini sudah selesai. 

“Alhamdulillah sudah bisa duduk bersama dan semua sudah terselesaikan dengan baik,” tandas politisi PPP ini. (wie/adv/hargo)

BACA  Tarawih di Masjid Boleh-boleh Saja, Asalkan Ikuti Protokol Kesehatan 

Komentar