Senin, 1 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bahas Metode Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur Gorontalo Temui LKPP

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Selasa, 23 Februari 2021 | 00:05 WITA Tag: ,
  Suasana pertemuan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, di kantor LKPP, Kuningan Jakarta, Senin (22/02/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Guna melakukan konsultasi dalam rangka Advice Metode Pemilihan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, Deputi Bidang Hukum dan penyelesaian, Sanggah Ikak Gayuh Patriastomo, di kantor LKPP, Kuningan, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Dalam pertemuan itu Rusli Habibie memaparkan 3 hal penting diantaranya, pengadaan barang belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga untuk Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta pembuatan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan (penanaman pohon) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BACA  Sukses Pimpin Pohuwato II Periode, Gubernur Puji Syarif Mbuinga

“Kami merencanakan untuk membuat pengadaan 90 ribu paket sembako dan pengadaan kemasan/tas dengan total anggaran Rp18 miliar,” kata Rusli Habibie.

Dijelaskan Gubernur dimana paket ini berisi beras, gula pasir, minyak goreng lokal, telur, bawang merah, bawang putih dan cabai lokal. Semua sembako ini diharapkan merupakan produk lokal yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

“Sasaran bantuan sosial ini adalah 37.483 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 52.517 KPM (non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS) yang terdampak Covid-19,” jelas Rusli Habibie.

Sementara itu untuk bantuan sosial RHIR akan dianggarkan Rp9,75 miliar untuk 2 kabupaten dan Kota Gorontalo. Pembangunan RHIR ini akan dilakukan di kawasan kumuh perkotaan dan kabupaten serta untuk Masyarakat yang terdaftar di DTKS. Dalam poin ketiga, Rusli Habibie memaparkan perlunya pembuatan hutan rakyat dengan melakukan penanaman pohon.

BACA  Ini Permintaan Gubernur Gorontalo Usai Melantik Tiga Kepala Daerah

“Total anggaran pembuatan hutan rakyat senilai Rp.6,954 Milyar, yang dilakukan secara padat karya. Pembuatan hutan rakyat ini merupakan kegiatan untuk pencapaian sasaran prioritas nasional sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara padat karya dan melibatkan banyak orang. Area kawasan yang akan ditanami seluas 1.030 ha yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo,”tutur Rusli Habibie.

Disamping itu Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menambahkan, pertemuan ini menjelaskan metode pengadaan yang disarankan LKPP dengan metode pengadaan langsung untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan.

BACA  Gubernur Gorontalo Lantik 260 Pejabat Fungsional dan 16 PPPK

“Data penerima bantuan sosial harus lebih akurat, by name by address. LKPP juga menyarankan untuk melibatkan penyedia lokal di kabupaten/kota. Dinas terkait harus mengidentifikasi penyedia dan membuat pentabelan penyedia yg dianggap mampu melaksanakan kegiatan,” ujar Sultan Kalupe.

Dalam pertemuan dengan LKPP ini Gubernur Gorontalo didampingi Asisten 2 Sutan Rusdi, Kepala Biro Pengadaan Sultan Kalupe, Kapala Dinas Sosial M. Nadjamuddin, Kepala Dinas Perkim Aries Ardianto, dan beberapa pejabat di lingkup OPD terkait.(zul/adv/hargo)


Komentar