Kamis, 8 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bahas Pengelolaan Pertambangan, Gubernur Gorontalo Temui Dirjen Minerba

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Jumat, 12 Februari 2021 | 15:05 WITA Tag: , ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat bertemu dengan Ridwan Djamaluddin di Kantor Dirjen Mineral dan Batubaraa, Jakarta, Kamis (11/02/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, didampingi Kadis Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi, Bambang Trihandoko, berkunjung dan beraudiensi dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, di Kantor Minerba, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis (11/02/2021).

Audiensi tersebut membahas tentang pengelolaan pertambangan di daerah pasca Penerbitan UU Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana disebutkan seluruh kewenangan pengelolaan pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

“Pertemuan ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1481/30.01/DJB/2020 Tanggal 8 Desember 2020, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemprov dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat,”ujar Rusli Habibie.

BACA  WHO Akui Lab Uji Covid-19 BPOM Gorontalo Berstandar Internasional

Gubernur Gorontalo dua periode itu juga mengungkapkan, melalui pertemuan ini, dirinya telah berkoordinasi dengan Dirjen Minerba untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan pengelolaan pertambangan, dan dari kegiatan ini disimpulkan bahwa, untuk proses pengelolaan pertambangan mineral dan batubara itu, masih menunggu ditertibkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan.

BACA  Distribusi Pupuk Lambat, Ini Yang Dilakukan Diskumperindag Gorontalo

“Saat ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1482/30.01/DJB/2020, Tanggal 8 Desember 2020, perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa layanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, dapat dilayani melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020,”ungkap Rusli Habibie.

BACA  Lewat Offroad, Forkopimda dan IOF Provinsi Gorontalo Bina Keakraban

Gubernur Rusli juga menambahkan, dimana dalam pertemuan tersebut dirinya mengundang Bapak Dirjen Minerba untuk bisa melihat langsung kondisi Pengelolaan Pertambangan di Provinsi Gorontalo.

Sementara itu Dirjen Minerba sangat mengapresiasi kedatangan Gubernur Rusli Habibie untuk audiensi membahas pengelolaan pertambangan, sebagai bentuk kepedulian Gubernur Gorontalo dalam pengelolaan pertambangan di Provinsi Gorontalo agar dapat berjalan lebih maksimal.(adv/zul/hargo)


Komentar