Kamis, 25 Februari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bantuan Sosial di Kabupaten Gorontalo Dievaluasi

Oleh Berita Hargo , dalam Kab. Gorontalo , pada Selasa, 9 Februari 2021 | 10:05 WITA Tag:
  Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo


Hargo.co.id, GORONTALO – Pada awal 2021, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengucurkan  tiga Jenis bantuan sosial (bansos) kepada Masyarakat. Bantuan tersebut yakni bantuan Program Sembako/Pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST) serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Tak main-main, dikutip dari kemensos.go.id, total anggaran tersebut mencapai Rp 85.83 triliun, Dimana untuk bantuan tunai PKH menjangkau Rp 10 juta KPM dengan total anggaran Rp 28,71 triliun. Kemudian Bantuan Sosial Tunai Rp 12 triliun. Dan yang terakhir sekaligus yang terbesar adalah Program Sembako/BPNT sebesar Rp 45,12 triliun dengan target penerimanya 18,8 juta KPM . Di bulan Januari kemarin, keseluruhan anggaran yang disalurkan sebesar Rp 13,93 triliun.

BACA  Bahas Pariwisata, Rusli Habibie, Marten Taha dan Nelson Pomalingo Temui Sandiaga Uno

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sekaligus menginstruksikan kepada menteri terkait serta para gubernur dan diteruskan kepada bupati agar mengawasi dan memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada potongan.

Sejalan dengan intruksi yang ditegaskan presiden Jokowi tersebut, Pemerintah kabupaten gorontalo melakukan evaluasi terhadap bantuan tersebut melalui Rapat Koordinasi Tim koordinas (tikor) BNPT. Rapat yang dipimpin oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo itu dihadiri oleh Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD)  dan Para Camat serta Suplayer BNPT.

BACA  Gugatan Kandas di MK, KPU Tetapkan Nelson-Hendra Pemenang Pilkada di Kabgor

“Bansos ini merupakan bantuan bagi orang tidak mampu harusnya dua kali lebih baik mestinya pelayanan kepada masyarakat kurang mampu. Saya melakukan evaluasi yakni melalui Data yang terakurasi dengan baik,” kata Nelson Pomalingo usai memimpin rapat tersebut, Senin, (08/02/2021).

“Alhamdulillah di tahun 2021 kami punya dana dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pendataan secara total dan akurat. Memang sudah ada perbaikan namun belum maksimal,” lanjutnya.

BACA  Kodam Merdeka Tinjau Lokasi Pembangunan Secaba TNI AD di Tabongo

Nelson Pomalingo mengatakan, Pihaknya akan melakukan berbagai pembenahan terkait tupoksi di tim koordinasi maupun Supplier dan perbaikan data data di daerah daerah tertentu yang tidak bisa di jangkau oleh jaringan. Selain pembenahan,  pihaknya juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat

“Kualitas barang beserta jenisnya sangat panting sekali tentu, ada kebijakan – kebijakan lainya misalnya beras dalam mendapatkan premium susah, maka kita buat keputusan untuk medium saja dengan catatan jumlah alan bertambah pada dasarnya masyarakat terlayani dengan baik,” papar Nelson Pomalingo. (hiu/adv/hargo)


Komentar