Thursday, 23 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Banyak Kendala, Program PTSL Baru Mencapai 64 Persen

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Tuesday, 14 September 2021 | 04:05 AM Tags: , ,
  Plh. Sekda Gorontalo Utara, Suleman Lakoro bersama pihak BPN saat turun ke Desa Pontolo Kecamatan Kwandang pada pekan lalu. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Hingga saat ini, untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Gorontalo Utara (Gorut) terus dimaksimalkan. Namun karena banyak kendala di lapangan, pada September ini, baru mencapai 64 persen.

Ini diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Suleman Lakoro akhir pekan kemarin usai turun lapangan di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang. Dikatakan oleh Suleman Lakoro, ada beberapa faktor yang membuat program PTSL tersebut tidak berjalan dengan maksimal. 

“Untuk itu, kami selaku pejabat daerah dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo Utara turun langsung untuk mengecek dan ingin mencari apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari tidak maksimalnya program PTSL di lapangan,” jelasnya.

Pasalnya untuk perkembangan program PTSL tersebut setiap harinya dicek langsung oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie dan Kakanwil Pertanahan. Lanjut dijelaskannya bahwa dari turun lapangan tersebut diketahui ada beberapa faktor yang menjadi alasan sampai kenapa jalannya program PTSL tidak maksimal di lapangan. 

“Yang pertama adalah pemilik lahan yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dan untuk menjawab persoalan tersebut pihak desa telah melakukan terobosan dengan menaruh plang di lokasi tanah tersebut bahwa dalam penguasaan desa,” terangnya. 

Kemudian persoalan yang kedua yakni terkait dengan posisi tanah yang masih dalam persoalan atau lahan yang masuk dalam program PTSL masih dalam sengketa. 

“Tentu ini sangat menghambat dan kita akan coba mencari solusinya bagaimana,” tegasnya.

Untuk hambatan selanjutnya yang ditemui berdasarkan kondisi lapangan yakni status lahan masih budel atau kepemilikan bersama karena tanah tersebut merupakan warisan, sehingga tidak dapat dilakukan sertifikasi lahan. 

“Dan persoalan yang terakhir yakni terkait dengan batas lahan yang sudah tidak diketahui lagi,” ujar Suleman Lakoro.

Dengan mengetahui persoalan yang terjadi, Suleman berharap agar ada jalan keluar agar pada akhir September mendatang program PTSL dapat mencapai 100 persen. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 10 times, 1 visits today)

Komentar