Kamis, 21 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Banyak Penegak Hukum Tak Paham Putusan MK Soal Audit Keuangan BUMN dan BUMD

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Kabar Nusantara , pada Jumat, 23 Desember 2016 | 11:32 AM Tag: , , ,
  

Hargo.co.id  – Penegak hukum yang mudah menjerat korupsi BUMN dan BUMD dengan dalih terjadi kerugian patut disayangkan. Sebab, itu menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai audit keuangan BUMN dan BUMD.

Pengamat hukum asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Richo Wibowo mengatakan, dalam praktiknya, memang banyak penegak hukum yang tidak memahami sepenuhnya putusan MK No 62/PUU-IX/2013. Dalam pertimbangan putusan tersebut sebenarnya tegas disebutkan bahwa audit keuangan BUMN tidak boleh disamakan dengan instansi pemerintah.

”Ini yang tidak banyak dipahami penegak hukum,” ujarnya. Dengan adanya putusan tersebut, penegak hukum semestinya mengawasi keuangan negara yang ada di BUMN atau BUMD dengan paradigma usaha atau business judgment rule. Tidak lagi berdasar paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan atau government judgment rule.

Artinya, jika terjadi kerugian dalam BUMN dan BUMD, penanganannya tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di instansi pemerintahan. Yang disampaikan kandidat doktor dari School of Law, Utrecht University, itu memang terdapat dalam putusan MK nomor 62 di halaman 233.

Richo menambahkan, putusan MK tersebut juga tidak bulat. Hakim MK saat itu, Harjono, melakukan dissenting opinion. Dia menyatakan, keuangan BUMN terpisah dengan keuangan negara dan harus tunduk pada hukum privat. “Hakim Harjono menyatakan, BPK tetap berwenang mengaudit BUMN, tapi harus tunduk dengan style hukum privat.”

Sementara itu, mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, soal kerugian negara dan kekayaan negara memang kerap multitafsir. Apalagi jika menyangkut bisnis yang dilakukan BUMN dan BUMD. Penegak hukum sering tidak memahami setiap UU yang menaungi.

“UU BUMN, UU BUMD, dan UU Perseroan Terbatas (PT) itu ibarat sopir yang mau ke Bandung dan lewat tol Cipularang. Namun, lantas disalahkan dan diperiksa pakai UU Keuangan Negara yang diibaratkan kenapa ke Bandung tidak lewat puncak,” katanya. Memang sama-sama sampai ke Bandung, tetapi tidak tepat.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar