Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bawaslu-KPU Jangan Lampaui Kewenangan

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Senin, 7 November 2016 | 09:37 WITA Tag: ,
  


GORONTALO, Hargo.co.id – Bawaslu dan KPU Gorontalo diminta tidak melampaui batas kewenangan masing-masing.

Karena langkah itu bisa berujung di meja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Mantan Ketua Bawaslu, Hasyim M. Wantu menjelaskan, materi aduan sengketa yang dilayangkan tiga paslon Pilgub ke Bawaslu atas putusan KPU dinilai tak layak disengketakan karena tak memenuhi syarat materil dan formil.

Sesuai Undang-undang 10/2016 tentang Pilkada dan Perbawaslu keputusan penetapan calon oleh KPU Provinsi Gorontalo sama sekali tidak merugikan pihak manapun.

BACA  Aplikasi e-JPS Terus Dikembangkan

“Buktinya keputusan KPU jelas-jelas menetapkan ketiga calon. Jadi tidak ada yang akan dirugikan. Sementara dalam ketentuan sengketa mestinya berdalil dari keputusan penyelenggara dalam hal ini KPU yang merugikan calon itu sendiri,” ungkap Hasyim M. Wantu.

Anehnya lanjut Hasyim, Bawaslu justru menerima untuk langsung diregis masuk sengketa Pemilu.

“Saya melihat ada potensi terjadi pelanggaran kode etik. Padahal dalam memutuskan sengketa perlu memperhatikan dua variable penting. Pertama obyek hukum yakni keputusan KPU dan subyek hukum terkait siapa pemohon dalam musyawarah sengketa. Apakah obyek hukumnya merugikan subyek hukum sesuai ketentuan dan protap musyawarah sengketa Pemilu,” beber Hasyim Wantu.

BACA  Pastikan Anak Dapat Imunisasi di Masa Pandemi

Untuk itu, Hasyim menyarankan bagi pihak penyelenggara dalam hal ini Bawaslu perlu berhati-hati. Jangan sampai terjebak aturan hanya karena salah tafsir.

BACA  Puskesmas Penentu Pasien Covid-19 Isolasi di Rumah Sakit

Sehingga terkesan melampaui batas kewenangan. Kalau itu sampai terjadi maka bisa potensinya diperhadapkan dengan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).

Apalagi kata Hasyim, jauh hari sebelumnya telah ada aduan yang sama serta menjadi bahan perbincangan publik soal permasalahan terjadi. Entah itu menyangkut syarat calon berkaitan dengan status belum mantan narapidana maupun syarat ijazah yang diduga kuat ditarik keabsahan pihak berwenang.

Laman: 1 2


Komentar