Jumat, 30 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bawaslu Restui Gugatan Penetapan Petahana, Nelson : Ada yang Aneh

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Headline Kab. Gorontalo Kabar Politik , pada Minggu, 11 Oktober 2020 | 10:31 WITA Tag: , ,
  Komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dari kiri ke kanan; Alex Kaaba (anggota), Wahyudin Akili (Ketua merangkap anggota) dan Moh Fadjri Arsyad (anggota) saat melakukan konferensi pers terkait gugatan terhadap KPU. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo merestui gugatan terhadap penetapan petahana. Gugatan yang disampaikan oleh Robin Bilondatu ini, ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo.

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyimpulkan bahwa gugatan Robin Bilondatu memenuhi unsur terhadap pasal yang disangkakan. Dan selanjutnya meneruskan ke KPU untuk menindak lanjuti sesuai ketentuan,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin Akili saat memberikan keterangan pers usai melakukan pleno terkait gugatan tersebut, Sabtu (10/10/2020).

Wahyudin Akili menjelaskan, dalam gugatan yang dilayangkan Robin Bilondatu, KPU dan calon bupati petahana diduga menyalahi aturan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 yang sebagaimana dirubah dengan UU nomor 6 tahun 2020 yang sanksi administrasinya diatur dalam pasal 71 ayat 5 dan pasal 90 PKPU 1 tahun 2020.

BACA  Gara-gara Pandemi Covid-19, UMP Gorontalo Berpotensi Turun

“Jelajah wisata, program produksi hand sanitizer NDP 913 dan menyerahkan bantuan Dinas Perikanan dilakukan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Sikap batin pelaku (terlapor) ketika melakukan atau tindakan berupa niat yang disengaja dapat menaikkan citra agar dipilih kembali oleh rakyat, serta merugikan pasangan lain,” imbuh Wahyudin Akili.

Saat ditanya, kapan dan dimana Bawaslu menggelar rapat pleno, Wahyudin Akili ogah menginformasikan. “Pokoknya ada,” jawabnya singkat sat menggelar konferensi pers di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

BACA  Sweet Seventeen, 34 Orang Pemilih Pemula Dapat Kado dari KPU

Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Gorontalo tak ingin berkomentar soal putusan Bawaslu. Alasannya, hingga saat ini belum menerima hasil pleno dari Bawaslu.

Di tempat terpisah, calon bupati petahana, Nelson Pomalingo mengatakan, hasil yang disampaikan Bawaslu belum final. Menurutnya, gugatan tersebut multi tafsir.

“Menurut Bawaslu itu pelanggaran. Menurut saya atau kami ini bukan pelanggaran. Kami lihat itu hanya pemberitahuan, bukan keputusan. Oleh karena itu, ini masih debatable. Masih bisa diperdebatkan, masih bisa dipersoalkan,” kata Nelson Pomalingo.

Lanjit katanya, tiga program yang digugat oleh pelapor, berkaitan dengan Covid-19. Ditegaskan pula, dalam melaksanakan kegiatan yang dananya  dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu, tidak ada pencitraan.

BACA  Gubernur Gorontalo Pimpin Operasi Penegakan Perda Protokol Kesehatan

“Di situ saya dianggap melanggar sebagai bupati, kalau tidak salah disebut saya pencitraan. Saya tegaskan tidak ada pencitraan di sana atau tidak ada menguntungkan saya. Tidak ada kampanye di sana,” tegas Nelson Pomalingo.

Dirinya menilai, ada keanehan dalam pelaksanaan proses gugatan ini. Sebab, kata Nelson Pomalingo, apa yang menjadi materi gugatan pernah diproses oleh Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti atau dihentikan setelah dilakukan klarifikasi oleh beberapa pihak terkait.

“Tau-tau lagi ada laporan lagi. Kalau itu benar, kenapa yang kemarin tidak ditindaklanjuti. Setelah kami kaji, ini yang akan kami persoalkan atau perdebatkan,” tukas Nelson Pomalingo.(rwf/hg)


Komentar