Kamis, 14 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bawaslu Restui Gugatan Terhadap Petahana

Oleh Deice Pomalingo , dalam Bawaslu , pada Minggu, 11 Oktober 2020 | 20:30 WITA Tag:
  KONFRENSI PERS. Suasana konfrensi pers yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sabtu (10/10/2020). (Foto : Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo merestui gugatan terhadap penetapan petahana. Gugatan yang disampaikan oleh Robin Bilondatu ini, ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo. Hal ini diungkapkan dalam konprensi pers yang dilakukan diruang sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Sabtu sore (10/10).

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyimpulkan bahwa gugatan Robin Bilondatu memenuhi unsur terhadap pasal yang disangkakan dan selanjutnya meneruskan ke KPU untuk menindak lanjuti sesuai ketentuan,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin Akili.

Wahyudin Akili menjelaskan, dalam gugatan yang dilayangkan Robin Bilondatu, KPU dan calon bupati petahana diduga menyalahi aturan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 yang sebagaimana dirubah dengan UU nomor 6 tahun 2020 yang sanksi administrasinya diatur dalam pasal 71 ayat 5 dan pasal 90 PKPU 1 tahun 2020.

Jelajah wisata, program produksi hand sanitizer NDP 913 dan menyerahkan bantuan Dinas Perikanan dilakukan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Wahyudin juga mengungkapkan, setelah mengundang 24 orang saksi dan mendengarkan keterangan ahli dan sudah melalui kajian matang, sehingga Bawaslu mengambil keputusan dimana laporan dan Robin Bilondatu memenuhi unsur secara materil dan formil.

Ditanyakan apakah dari 24 saksi tersebut Bawaslu mengundang tiga pasangan calon lainnya yang merasa dirugikan, karena dalam aturannya sesuai pasal 71 ayat 3 mengatakan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih dan juga ditanyakan apakah ada bukti kuat berupa video yang diserahkan oleh pelapor, Wahyudin mengakui tidak mengundang pasangan calon lainnya dan bukti laporan bukan dalam bentuk video.

BACA  Bawaslu Kabgor Akui Rakernis Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

“Intinya kami sudah melakukan kajian yang matang dan juga dari saksi ahli, saya rasa rekan wartawan juga perlu membaca pasal dengan jelas,” tandas Wahyudin.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasyid Sayiu saat dikonfirmasi mengakui jika rekomendasi dari Bawaslu diterima oleh KPU, minggu (11/10) dan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014ntang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 140 ayat (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

“Sehingganya kami masih akan melakukan kajian terlebih dahulu atas hasil rekomendasi tersebut,” tandas Rasyid.

Sementara itu secara terpisah seusai Bawaslu mengelar pleno dan menggelar konfrensi pers, pasangan Nelson–Hendra bersama kuasa hukum. Juru bicara pasangan Nelson–Hendra, Mansir Mudeng mengatakan, Calon Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan, bahwa yang disampaikan Bawaslu tersebut baru sebatas pemberitahuan status laporan.

“Saya tegaskan ini belum putusan. Baru sebatas pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran terhadap saya,” kata Nelson Pomalingo.

Menurut Nelson bahwa laporan terkait kinerja pemerintahan yang dilayangkan oleh masyarakat bisa banyak penafsiran, setiap penafsiran pasti ada yang benar ada yang salah.

“Bagi saya pelaksanaan program tersebut sudah sesuai, namun penafsiran Bawaslu itu sebuah pelanggaran. Untuknya persoalan tersebut masih bisa didebatkan dan bisa dipersoalkan,” ungkap Nelson.

BACA  Acara Bawaslu di Gorontalo Dibubarkan Polisi

Sementara itu juru bicara pasangan Nelson–Hendra, Mansir Mudeng mengatakan, putusan berupa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menduga calon petahana Nelson Pomalingo melanggar Pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016, terus saja disoal, bukan hanya menyangkut konten putusan, juga status hubungan darah antara Ketua Bawaslu Wahyudin Akili dengan salah satu Calon Bupati peserta pilkada.

“Setahu kami dalam regulasi ketika Ketua Bawaslu ada hubungan darah, maka ketua Bawaslu tidak bisa memutuskan perkara dan harus bersifat pasif, ” tegas Juru bicara pasangan calon Nelson-Dadang, Mansir Mudeng.

Sementara itu kuasa hukum dari pasangan calon Nelson–Hendra, Rio Potale dan kawan–kawan menilai putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo terlalu dipaksakan. Aduan ini tidak layak diregister oleh Bawaslu karena tidak jelas syarat formil dan materilnya.

“Hand Sanitizer dan Bantuan Perikanan itu sudah pernah diperiksa berdasarkan temuan Panwas dan Bawaslu tetapi tidak diregistrasi, sehingga kami anggap ini sudah lewat dan tidak ada masalah lagi,” kata Rio Potale selaku tim kuasa Hukum Nelson-Hendra.

Ia menambahkan, anehnya, Hand Sanitizer yang dimaksudkan oleh Bawaslu, ini belum beredar ke masyarakat, karena memang izin edarnya belum ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang belum diterima belum beredar, tidak ada yang membagikan dan tidak ada masyarakat yang menerima, tapi dijadikan bukti.

Berikutnya terkait dengan Touring Komunitas Motor, ini kapasitas Calon Bupati Nelson Pomalingo hanya menghadiri undangan dari komunitas motor. Tidak hanya itu, soal bantuan dinas Perikanan yang dimaksudkan oleh Bawaslu, bahwa didalam kegiatan itu, tidak ada ajakan untuk memilih, atau melarang/menghalangi orang untuk memilih.

BACA  Bawaslu Kabgor Akui Rakernis Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

“Pak Nelson saat itu, hanya menyerahkan bantuan, itu kapasitas beliau sebagai Bupati, tidak ada ajakan untuk memilih,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Fadly Taha selaku tim penasehat hukum NDH, ada kejanggalan dalam putusan Bawaslu yang memutuskan bahwa terjadi pelanggaran administrasi terhadap KPU, karena kalau kita runut dari kronologis itu sudah memenuhi unsur atau tahapan yang menetapkan pasangan calon.

“Sesuai fakta KPU menetapkan pasangan calon tetap dan kalau kita mencari salah, pelanggaran apa yang dilakukan KPU secara adminitrasi itu dilihat dari aturan mana, aturan mana yang dilanggar, karena tahapannya semua sudah selesai,” tegas Fadly.

Ia mengatakan, sebelum penetapan hukum kami sebagai tim hukum tidak mendapatkan informasi kalau ada sengketa baik yang dilakukan calon pasangan. “Kalau memang ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU, pelanggaran yang mana itu harus dibuktikan dan KPU harus berani menjawab kepada publik, bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur, begitupun jika memang ada kesalahan harus dibuktikan,” tegas Fadly.

Dirinya juga mengatakan, terkait dengan pengujian saksi ahli dan harus ada salinan dari apa yang menjadi rujukan saksi ahli, setelah diplenokan dan layak dinaikkan, maka seharusnya naik ke Gakumdu. “Oleh sebab itu kenapa saya bilang tergesa–gesa dan saya tidak menuduh tetapi mohon bawaslu juga bertanggungjawab atas putusan ini dan saya berharap bawaslu sesegera mungkin mengklarifikasi mana yang pidana dan mana administrasi, mana yang dituduhkan pada klien kami dan mana yang ke KPU. Persoalan ini akan kami bawa ke DKPP dan kami tak main–main kami siap melawan,” tandasnya. (wie/hg)


Komentar