Friday, 24 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Belum Miliki Legalitas, Bentor Akan Ditata

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Friday, 23 December 2016 | 08:48 AM Tags: , ,
  

LIMBOTO, Hargo.co.id – Pemerintah kabupaten Gorontalo dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, terus berupaya untuk melakukan penataan mendasar dan konfrehensif terhadap keberadaan bentor di Kabupaten Gorontalo.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan legalitas terhadap keberadaan Bentor. hal ini sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku, saat diwawancarai disela-sela pelaksanaan Apael Gelar Pasukan Operasi Lilin, Pagi tadi (22/12).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku menjelaskan, bentor yang kini menjadi salah satu moda trasportasi yang banyak diminati masyarakat, sudah saatnya dilakukan penataan.
Termasuk membuat regulasi yang mengatur keabsahan dari bentor tersebut sebagai alat transportasi yang memiliki legalitas yang sah.
Namun diakui Sumanti bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah menyangkut standar konstruksi yang ditetapkan oleh kementrian perhubungan.
Oleh karena itu pemerintah daerah telah mengusulkan kepada Kementrian Perhubungan agar moda tranportasi bentor ini memiliki ciri khusus yang merupakan moda transportasi yang sifatnya etnik dan berbasis budaya lokal.
Sehingga dengan demikian, prototipe atau bentuk dari bentor ini tidak bisa dijadikan sebagai standar konstruksi secara nasional, namun menjadikan bentor sebagai salah satu alat transportasi yang sifatnya sebagai layanan publik.
” Kita sudah mengajukan kepada Kementrian Perhubungan agar bentor ini memperoleh ijin konstruksi sebagai salah satu moda transportasi yang memiliki ciri khas khusus.
Namun yang pasti standar konstruksi ini yang harus kita penuhi, sehingga kedepan, kita akan melakukan penataan terhadap bentuk dan konstruksi bentor ini, agar bentor ini memiliki legalitas untuk beroperasi dijalanan,” ujar Sumanti
Lanjut kata Sumanti, untuk mendapatkan pengakuan atau legalitas terhadap keberadaan bentor, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi.
Salah satunya adalah, setiap kenderaan yang digunakan sebagai alat angkutan umum, harus memilik wadah oatau organisasi yang mengatur keberadaan kenderaan tersebut, selain itu ada jaminan perlindungan dari lembaga Asuransi.
” Untuk memenuhi syarat tersebut, saat ini kita sudah melakukan dua tahapan besar yaitu membentuk wadah koperasi sebagai wadah berhimpunnya para abang bentor ini,kemudian kita juga sudah menjalin kerjasama dengan pihak asuransi Jasa Raharja, untuk perlindungan dan proteksi bagi penumpan dan pengemudi bentor serta kedepan kita juga akan melakukan redesain tentang prototipe bentor.” Kata Sumanti.
Sementara itu berdasarkan data, jumlah bentor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo, hingga saat ini mencapai 6000 unit bentor.
Sehingga dengan jumlah yang begitu banyak sering menyebabkan kemacetan, selain itu dari segi konstruksinya, bentor juga dianggap salah satu alat transportasi yang tidak layak beroperasi, sehingga hal ini perlu adanya penataan, baik dari segi konstruksinya maupun sistem pengoperasian. (rvg/Hargo)
(Visited 5 times, 1 visits today)

Komentar