Rabu, 1 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Berbasis Online, Penerimaan Siswa Baru SMA Amburadul

Oleh Berita Hargo , dalam Features Gorontalo Headline , pada Selasa, 4 Juli 2017 | 21:07 PM Tag: ,
  

GORONTALO, hargo.co.id – Penerimaan siswa baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) secara online menuai protes. Penerimaan siswa berbasis teknologi informatika (IT) itu dinilai amburadul.

Penilaian itu muncul seiring kelulusan yang diumumkan baru-baru ini. Dalam pengumuman tersebut, ada siswa yang mendaftar di sekolah menengah kejuruan (SMK) tetapi justru dinyatakan lulus di SMA. Ada pula siswa yang dinyatakan lulus di sekolah yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal.

Salah satu orang tua siswa Fatmawati mengaku, putranya mengajukan pendaftaran siswa baru di SMA Negeri 1 Gorontalo. Namun setelah mengecek kelulusan, ternyata putranya tersebut dinyatakan lulus di SMA Negeri 5 Gorontalo.

“Saya pun tidak tau dimana SMAN 5 Gorontalo ini. Saya ingin menghadap ke Dinas meminta penjelasan mereka. Dulu tidak seperti ini. Harusnya ada penjelasan kepada siswa maupun kami orang tua,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI Deprov Gorontalo Ulu Azmi Kadji mengakui bila dirinya juga menerima keluhan orang tua siswa terkait penerimaan siswa secara online. Keluhan itu telah disampaikan secara resmi ke Komisi IV Deprov Gorontalo.

Ulul Azmi Kaji mengatakan, para orang tua mengeluh karena anak mereka lulus di sekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal. Misalnya ada keluhan orang tua di Anggrek Kabupaten Gorut karena anaknya lulus di SMA Atinggola.

“Padahal kan sekolah dibangun untuk mendekatkan dengan para siswa,” ujarnya.

Karena itu Komisi IV berencana untuk memanggil Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) pada Selasa (4/7), untuk membahas keluhan orang tua siswa tersebut.

“Kami akan coba mediasi keluhan orang tua tersebut,” ujarnya.

Anggota Komisi IV Hendra Nurdin mengatakan, penerapan PPDB online ini sesungguhnya bertujuan baik. Antara lain ingin mewujudkan pemerataan siswa di semua sekolah. Sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Karena para siswa yang mendaftar akan didistribusikan secara merata ke semua SMA/SMK. “Tapi kalau ada keluhan dari orang tua siswa berarti antara konsep dan kenyataan di lapangan ada mis,” ujarnya.

Dikbudpora, kata Hendra, sebaiknya menyusun daftar inventaris masalah (DIM) sebagai acuan untuk perbaikan sistem PPDB online. “Karena masih ada gelombang kedua. Jadi itu bisa digunakan untuk pembenahan pada penerimaan gelombang kedua,” sarannya.

Keluhan penerimaan siswa baru secara online juga diterima kalangan legislator kabupaten/kota. Khususnya berkaitan kelulusan yang tak sesuai zonasi.

“Saya banyak banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat, dimana para siswa tersebut ada yang ditempatkan tidak berdasarkan zonasi lagi. Inilah yang perlu kita perbaiki bersama, kita harus konsisten dan harapkan sesuai dengan aturan,” ungkap Aleg Dekot Darmawan Duming.

Hal senada diakui Aleg Dekot lainnya Jemmy Mamangkey. “Banyak orang tua siswa yang kaget, karena tidak sesuai lagi dengan zonasi. Ini juga baru pertama kali dilaksanakan, saya berharap kedepan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Komisi III Dekab Bone Bolango Umar Ibrahim mengaku menerima banyak keluhan menyangkut pendaftaran siswa baru SMA dengan sistem online kali ini.

“Contohnya ada orang tua mengeluh anaknya mendaftar di Tilongkabila karena mengingat dekat dengan domisili rumah tapi keluarnya hasil malah di Bulango Utara. Selain itu lagi hasil kelulusan jurusan malah tidak sesuai dengan jurusan yang mereka pilih sejak awal,” ujar Umar Ibrahim.

Karena itu ia berharap, keluhan tersebut bisa mendapatkan perhatian instansi terkait.

“Ini masih ada gelombang kedua pendaftaran dari tanggal 1-7. Karena itu diharapkan bisa dipertimbangkan dan diperhatikan kembali agar berpolemik di masyarakat,” imbaunya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo Drs.Weni Liputo MM menegaskan, sistem peneriman siswa baru SMA saat ini mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Dimana penerimaan siswa berdasarkan zonasi tempat tinggal siswa dan sekolah yang ada di sekitar siswa.

“Kemudian ada persentase penerimaan berdasarkan kemampuan bakat dan minat siswa berprestasi dan memperhatikan siswa dari keluarga tidak mampu. Untuk nilai UN tetap menjadi pertimbangan tetapi tidak menjadi penentu prioritas siswa masuk pada salah satu sekolah,” katanya.

Prinsipnya, lanjut Weni Liputo, semua sekolah sama statusnya untuk bisa menerima semua siswa. Kemudian jumlah siswa yang masuk di atasi oleh daya tampung sekolah dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah.

“Jadi bisa terdapat sekolah yang jumlah peminatnya melebihi sarana dan prasarana yang ada, sehingga dinas harus mendistribusi ke sekolah yang masih mempunyai daya tampung dengan perhitungan zonasi sesuai arahan Kemendikbud untuk SMA sampai dengan 5 KM,” jelasnya.

Untuk siswa yang berasal dari zonasi lain dan masuk ke sekolah di daerah lain, lanjut Weni, bisa saja ditampung setelah memperhatikan aspek akademik, prestasi, bakat dan minat.

Sesuai data Dikbudpora, data tampung SMA, SMK dan MA se-Provinsi Gorontalo sanggup untuk menampung semua lulusan SMP, MTs 2017 yang sebanyak 18.526 orang.

“Sehingga itulah, yang diatur dalam PPDB online. Tidak bisa kita menampung semua siswa hanya pada 3 atau 4 sekolah yang dikehendaki orang tua dan anak. Jadi seorang lulusan dari SMP di Kota Gorontalo tetapi kalau tinggal di daerah kabupaten, maka yang bersangkutan diprioritaskan diterima di sekolah dekat tempat tinggalnya,” tuturnya.(ndi/rmb/wan/csr/dan/hargo)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar