Senin, 28 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Berlaku Mulai 2021, UN Tak Lagi di Akhir Sekolah

Oleh Berita Hargo , dalam Edukasi Kabar Nusantara , pada Minggu, 15 Desember 2019 | 13:05 WITA Tag: ,
  Mendikbud Nadiem Makariem. (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, JAKARTA – Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem melakukan perubahan besar dalam sistem penyelenggaraan ujian nasional (UN). Selain merubah materi ujian, perubahan juga dilakukan terhadap waktu pelaksanaan ujian. Bila sebelumnya UN dilakukan di akhir masa sekolah, kini waktunya digeser pada pertengahan jenjang sekolah siswa.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Totok Suprayitno mengatakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan menggantikan ujian nasional (UN) akan digelar di pertengahan jenjang sekolah siswa.

“Tidak di akhir ya nanti penggantinya (UN) tidak di akhir. Dulu kan ketika dilakukan asesmen anak sudah lulus. Kalau nanti enggak diturunkan setahun sebelumnya (untuk SMP dan SMA). Jadi kalau kurang baik, guru masih ada kesempatan memperbaiki,” tutur Totok dilansir CNNIndonesia.com.

Menurutnya, dalam pola baru pengganti UN, waktu pelaksanaannya akan berbeda untuk tiap tingkat pendidikan siswa. Untuk Sekolah Dasar (SD), kata dia, Asesmen dilakukan di kelas 4; untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kelas 8; dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kelas 11.

BACA  Susah Belajar Online, Pasutri Bunuh Anak Kandung

Perkara ini dikatakan Totok terkait sejumlah kekhawatiran akan hilangnya motivasi siswa dalam belajar jika UN dihapuskan. Totok mengatakan motivasi belajar siswa seharusnya tidak dinilai hanya di akhir masa sekolah saja. Asesmen ini harapannya akan dilakukan secara berkala oleh guru agar bisa menjadi tolak ukur pencapaian siswa.

“Oleh karena itu sebenarnya gantinya tidak hanya di UN diganti asesmen tadi. Tidak itu saja. Proses pendidikan itu yang guru-guru harus melakukan asesmen yang sifatnya formatif, untuk perbaikan terus menerus. Jadi semangat belajar tidak ditentukan hanya di akhir,” katanya.

Tes asesmen ini, kata Totok, akan berbentuk serupa dengan Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA), Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Athletic Coping Stress Inventory (ACSI) di luar negeri.

BACA  Positif Tertulari COVID-19, Dino Patti Djalal Mohon Doa dari Semua Sahabat

“ACSI itu salah satu bisa jadi embrionya tapi akan kita perluas juga. Termasuk survei karakter. Karakternya apa saja? Karakter yang diperlukan anak2 masa depan. Karakter pancasila, kemampuan gotong royong, kolaborasi, nasionalisme, karakter keilmiahannya, curiosity-nya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan rencana penghapusan UN dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

“Penyelenggaraan UN tahun 2021 terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” kata Nadiem.

Pertimbangan dari wacana ini, dikatakan Nadiem, karena UN punya banyak masalah. Beberapa di antaranya UN dianggap terlalu padat materi, sehingga murid hanya fokus menghafal. UN juga disebut banyak membuat murid stress. Terobosan yang dilakukan Mendikbud ini mendapatkan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Jokowi.

BACA  Mendagri Beri Penghargaan pada Pasangan Calon Kada yang Tertib

Jokowi menyatakan berdasarkan keputusan Nadiem,  Pelaksanaan UN diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

“Artinya yang diasesmen adalah sekolah, guru-guru dan juga ada yang namanya survei karakter,” ujarnya.

“Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi. Pendidikan kita ini sampai ke level yang mana, ke tingkat yang mana. Nanti sudah dihitung, dikalkulasi,” kata Jokowi menambahkan.

Mantan wali kota Solo itu menyatakan setiap sekolah nantinya memiliki nilai usai dilakukan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sekolah yang memiliki nilai di bawah angka yang ditentukan akan didorong agar levelnya naik.

“Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik,” tuturnya.

Jokowi menyebut pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk mengubah sistem pendidikan, termasuk soal pelaksanaan UN. Menurutnya, jika kebijakan baru ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah akan melanjutkan.

“Kalau kebijakan ini betul-betul bisa menaikkan kualitas pendidikan, akan kita jalani terus,” katanya. (net/gp/hg)


Komentar