Selasa, 26 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bikin Forum di Jakarta, KPID Gorontalo Minta 12 Juta ke Stasiun TV

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Jumat, 27 Oktober 2017 | 14:23 WITA Tag:
  


GORONTALO, hargo.co.id – Lama tak ada kabar. Nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gorontalo mendadak diperbincangkan publik. Itu seiring langkah KPID Gorontalo yang meminta uang Rp 12 juta kepada setiap lembaga/stasiun televisi swasta di Gorontalo.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, permintaan uang Rp 12 juta kepada setiap lembaga/stasiun tv swasta itu disampaikan secara tertulis. Yakni melalui Surat KPID Gorontalo bernomor: 046/Lembaga/KPID-Gtlo/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017.

Surat bersifat personal/rahasia itu ditandatangani oleh Ketua KPID Gorontalo Jefry Ismail,SH.i dan ditujukan kepada 13 Direktur Lembaga Penyiaran Swasta Sistem Siaran Berjaringan (LPS SSJ) di Gorontalo.

Dalam surat tersebut, KPID Gorontalo menyampaikan akan menggelar forum klarifikasi terkait tindaklanjut aduan dan hasil evaluasi serta pengawasan KPID Gorontalo. KPID Gorontalo mengusulkan forum tersebut dilaksanakan di Jakarta dengan alasan untuk menghargai kesibukan para Direktur LPS SSJ.

Sebab, sebagian besar para direktur lembaga penyiaran/stasiun TV swasta berdomisili di Jakarta.

KPID Gorontalo juga mengemukakan, bila kegiatan tersebut dilaksanakan di Gorontalo, sesuai pengalaman hanya diwakilkan pada pihak yang tidak berkompeten/berwenang untuk memutuskan dan mengambil keputusan atas nama lembaga stasiun penyiaran jaringan. Sehinga pertemuan menjadi tak efektif.

BACA  Giliran Gorut, Boalemo dan Pohuwato Akan Divaksin

Terkait pelaksanaan forum di Jakarta, KPID Gorontalo meminta partisipasi dalam bentuk sumbangan uang Rp 12 juta untuk masing-masing lembaga penyiaran/statiun TV. Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai makan/minum rapat, sewa tempat, akomodasi, tiket pesawat PP Gorontalo-Jakarta serta uang harian peserta.

Di sisi lain, bukan hanya lembaga penyiaran. Lembaga Negara Independen itu turut meminta partisipasi Unit Analisis Penyiaran selaku pengadu. Hal itu berlaku bila forum klarifikasi tak jadi digelar di Jakarta dan dilaksanakan di Gorontalo. Alasannya, KPID Gorontalo sama sekali tak lagi memiliki anggaran belanja.

Surat KPID yang beredar di jejaring media sosial WhatsApp itupun langsung menuai sorotan tajam Komisi I Deprov Gorontalo. Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan itu menilai, langkah KPID Gorontalo yang meminta sumbangan ke lembaga penyiaran merupakan pungutan liar (pungli).

Karena itu komisi yang bermitra dengan KPID tersebut mengecam permintaan uang kepada lembaga penyiaran.

Bunyi surat dari KPID Gorontalo untuk menggelar rapat.

“Itu tidak boleh. Jelas itu pungli,” tegas salah satu anggota Komisi I, Hamzah Sidik Djibran.

Hamzah mengatakan, langkah yang diambil oleh KPID itu sangat memalukan. Tindakan itu jelas mencoreng citra KPID sebagai sebuah lembaga negara resmi. Politisi Golkar itu mengatakan, bila memang KPID terkendala anggaran untuk menyelenggarakan forum klarifikasi dengan lembaga penyiaran, KPID bisa menundanya.

BACA  Wagub Gorontalo Minta Kadis Kesehatan Segera Persiapkan Sarana Vaksinasi Civid-19

Sambil menunggu kucuran anggaran dari pemerintah daerah. “Nah KPID itu kan dibiayai oleh negara. Untuk menyelenggarakan program kegiatan, mereka boleh mengusulkan anggaran ke pemerintah daerah. Tapi apakah mereka mengusulkan anggaran itu?,” jelasnya.

Hamzah mengaku, dirinya memang belum mengetahui apakah KPID Gorontalo mengusulkan anggaran ke pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan dan program lembaga penyiaran itu. Namun sepengetahuannya, selama ini Komisi I sangat membuka diri dengan semua mitra kerja yang membutuhkan sentuhan anggaran dari pemerintah daerah.

“Kalau memang kita anggap ini memang rasional dan mendesak, kami selalu mendukung dan mengawalnya. Apalagi sebagian besar komisi I tergabung dalam badan anggaran (Banggar),” ungkapnya.

Namun demikian Hamzah mengatakan, adanya kontribusi dari lembaga penyiaran bisa saja dilakukan apabila KPID menyelenggarakan acara atau kegiatan yang memang hasil kesepakatan bersama dengan lembaga penyiaran.

“Misalnya ada kegiatan sosial. Lalu masing-masing lembaga penyiaran ingin menyumbang itu boleh saja. Tapi kalau terkait dengan tupoksi KPID lalu meminta kontribusi itu jelas tidak boleh,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua KPID Gorontalo Jefri Ismail ketika dikonfirmasi menjelaskan, bahwa surat tersebut hanya bersifat usulan kepada pimpinan lembaga penyiaran untuk berkontribusi. “Ya kalau berkenan silahkan kalau tidak ya tidak masalah. Tidak ada paksaan,” ujarnya, singkat.

BACA  Kena Razia Keramaian, Sejumlah Rumah Makan Ditutup

Menurut Jefri Ismail, hal itu dilakukan karena memang kondisi anggaran KPID yang sudah minim. “Dan tidak memungkinkan lagi untuk digunakan menjalankan agenda-agenda KPID yang bersifat penting lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Pemprov Gorontalo pada tahun ini mengalokasikan anggaran hibah untuk KPID Gorontalo Rp 250 juta. Anggaran itu paling besar untuk biaya operasional kantor.

“Dan sudah habis, hanya dianggarkan pada APBD induk,”ujar Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Keuangan dan Aset Daerah H.Epin Buata, kemarin.
Ia menjelaskan, KPID Provinsi Gorontalo dalam pagu yang disampaikan sesuai proposal yang ada mencapai Rp 1,5 miliar, namun Pemprov mengalokasikan hanya Rp 250 juta.

“Kebanyakan biaya operasional, seperti sewa kantor, biaya listrik, maupun honor,” terangnya.

Dalam dana hibah tersebut, lanjut Ipin Buata, tidak terdapat anggaran untuk kegiatan, baik di dalam muapun luar daerah.

“Setiap tahun KPID dapat (dana hibah), karena memang ada cantolan hukumnya. Di pusat melalui APBN dan di Provinsi melalui APBD Provinsi,”tandasnya. (san/rmb/idm/tro)


Komentar