Kamis, 15 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



BKSU Perlu Dievaluasi, Sesuai PP 28 Tahun 2018 dan Permendagri

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Jumat, 19 Maret 2021 | 08:05 WITA Tag:
  Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu dalam pertemuan forum BKSU yang dilaksanakan di ruang tinepo kantor bupati, Rabu (17/03/2021) (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 /2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), ada baiknya untuk melakukan evaluasi terhadab kelembagaan Badan Kerjasama Utara-utara (BKSU) yang telah terjalin selama 8 (delapan) tahun.

Ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu saat ditemui usai pertemuan BKSU, Rabu (17/03/2021). Thariq Modanggu menyampaikan bahwa terhadap evaluasi yang dimaksudkan tersebut selain untuk kepentingan penyesuaian dengan regulasi yang ada, juga terhadap beberapa point yang dipandang memang perlu untuk dikaji kembali.

BACA  Terkait Kerja Cepat dan Tepat, Ini Tawarkan Thariq Modanggu 

“Ada beberapa point yang memang perlu untuk dievaluasi sesuai dengan PP 28 /2018 dan juga Permendagri,” ungkapnya.

Untuk evaluasi kelembagaan, kata Thariq Modanggu, terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) dan juga syarat kerjasama sebagaimana yang diatur dalam PP dan Permendagri.

“Evaluasi tersebut tentunya untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari format kerjasama yang telah dibangun selama 8 tahun ini,” kata Thariq Modanggu.

BACA  Rachmat Gobel Puji Perilaku Indra Yasin yang Agresif

Dari kerjasama yang telah terbangun cukup lama tersebut tentu ada berbagai hal yang dikerjasamakan atau point-point landasan kerjasama tersebut terbangun.

“Tentunya untuk melihat mana yang layak untuk dikembangkan, kemudian mana yang sudah tidak layak lagi dan mana yang memang perlu untuk diperbaharuai , dan inilah yang perlu didorong lagi,” tegasnya.

Selain itu juga, Wabup menegaskan bahwa dengan melihat regulasi yang ada, maka perlu juga dilihat lagi soal syarat dan mekanisme kerjasama yang belum tercover dalam MoU yang harus diadakan.

BACA  Potensi PAD RS Zainal Umar Sidiki Sebanyak Rp 9 M Setiap Tahun 

“Sehingga secara kelembagaan konsekuensi anggaran yang ditimbulkan di daerah yang melakukan kerjasama tentu memiliki payung hukum untuk digunakan dalam kerjasama ini,” ujarnya.

Dan tentunya masih banyak lagi point penting lainnya yang memang perlu untuk dilakukan evaluasi dan kajian lanjutan demi kelangsungan kerjasama dan juga kelembagaan BKSU. (abk/adv/hargo)


Komentar