Jumat, 19 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Blak-blakan Kepala Inspektorat Boalemo Akui Kinerja APIP

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Boalemo , pada Jumat, 5 November 2021 | 02:05 Tag: , ,
  Kantor Inspektorat Boalemo. (Foto : Abdul Majid Rahman / HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Inspektorat Boalemo, Sukardi Djakatara, blak-blakan menanggapi statemen Anggota DPRD Boalemo, Riko Djaini, yang menilai peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), belum maksimal.

Disambangi Hargo.co.id, di ruang kerjanya, Sukardi tak membantah pendapat Legislator Komisi II tersebut. Sebaliknya, Ia justru mengakui dan membenarkan, bilamana pihaknya saat ini, memang belum maksimal dalam pengawasan.

“Terus terang kami akui, kami sadari, saya dan semua teman-teman Inspektur menyadari itu. Bahkan pengambil kebijakan, yakni Pemerintah Daerah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, belum maksimalnya lantaran apa? Alasannya, ya karena memang keterbatasan anggaran,”kata Sukardi, Kamis, (04/11/2021).

Seharusnya katanya, melalui penyusunan APBD yang setiap Tahun dilaksanakan, ada alokasi anggaran untuk itu. Misalnya, merujuk pada Permendagri nomor 27 Tahun 2021 tentang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Itu terdapat 1% dari total APBD, untuk pengawasan.

“Jangan anggaran yang diberikan ke kami, misalnya kita dapat Rp 6,5 Miliar setelah Refocusing dan Realokasi itu, diartikan atau dihitung global. Karena dari Rp 6,5 Miliar tersebut, sudah disitu gaji Tenaga Kontrak, gaji PNS, untuk PTT dan untuk belanja operasional,”ujarnya.

Menurut Sukardi, seharusnya dari total APBD Boalemo yang misalnya sebesar Rp 422 Miliar. Maka, sebesar 1% atau sekitar Rp 4 Miliar dari total APBD tersebut, harus digelontorkan untuk pengawasan. Dengan demikian, seluruh kegiatan Inspektorat, tak terkecuali untuk upaya preventif pencegahan korupsi, dapat terlaksana.

“Saya kasih contoh Dana Desa (DD), di sana juga kan ada penyertaan modal BUMDes. Kan kita bisa melakukan audit secara berkala sebelum tahap pertama dicairkan. Kita periksa dulu tahap ketiga Tahun sebelumnya,”jelasnya.

Sehingganya, lanjutnya, apabila kemudian hasil audit, atau pemeriksaan yang dilakukan menemukan kecurangan, pihaknya bisa segera menindaklanjutinya. Hingga ke ranah persidangan TP-TGR, untuk pengembalian keuangan Negara.

“Tapi, ini saja Tahun-tahun kemarin, seperti 2020 lalu, kita tak ada sidang TP-TGR. Untuk sidang TP-TGR yang 2021 itu dipaksakan. Karena memang tidak ada dalam Daftar Perencanaan Anggaran (DPA), tidak ada anggarannya,”bebernya.

Bukan hanya itu. Bahkan, dibeberkan Sukardi, saat ini pun, mengenai rekomendasi BPK yang meminta dokumen pemeriksaan terkait Barang dan Jasa di semua OPD lingkungan Pemkab Boalemo, masih belum bisa terpenuhi semuanya.

Kepala Inspektorat Boalemo, Sukardi Djakatara. (Foto : Abdul Majid Rahman / HARGO)
Kepala Inspektorat Boalemo, Sukardi Djakatara. (Foto : Abdul Majid Rahman / HARGO)

“Kemarin lebih dominan temuan BPK di rata-rata OPD itu, mengenai Barang dan Jasa. Oleh BPK, kami diminta untuk melakukan audit operasional terkait hal tersebut. Jujur, yang kita audit belum lama ini baru sebanyak 15 OPD. Karena apa? Anggarannya tidak ada,”ungkapnya lagi.

Sukardi menuturkan, begitu juga mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Dikatakannya, bahkan dirinya sendiri turun langsung ke Instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan, dalam rangka melakukan asistensi.

“Saya periksa dulu, jadi Dana Bos tahap ketiga lalu saya periksa terlebih dahulu. Dengan begitu, jika ada temuan, maka diselesaikan dulu. Setelah itu, baru diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap pertama. Begitu seterusnya. Sebab, kalau tidak melalui proses seperti ini, yah begitu ada pemeriksaan dari BPK, akan didapati temuannya bisa lebih dari itu. Tapi kalau dengan kita kan, bisa kita deteksi kekurangannya,”imbuhnya.

Sukardi menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya, bukan semata-mata melindungi perbuatan korupsi. Melainkan, adalah upaya melakukan pencegahan korupsi. Ditegaskannya, jika ada perbuatan melawan hukum didapati pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, pun pihaknya tak tanggung-tanggung untuk menggiringnya ke ranah Hukum.

“Bicara korupsi atau merugikan keuangan negara, saya kira kami dari pihak APIP tidak melindungi perbuatan seperti itu,”tegasnya.

Lanjut kata Sukardi, terkait Dana Desa yang pula disinggung oleh Legislator Boalemo Riko Djaini, seharusnya kata Kepala Inspektorat Boalemo tersebut, hal ini menjadi kewenangan Dinas Sosial PMD. Menurutnya, Dinas terkait harus lebih efektif lagi melakukan evaluasi dan monitoring ke lapangan.

Apalagi menurut Sukardi, Dinas Sosial PMD sendiri, punya sebuah aplikasi. Yakni Sistem Keuangan Desa (SISKAUDES). Yang mana diketahui, sistem aplikasi tersebut, terintegrasi langsung dengan server di BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.

“DD itu semestinya di bawah kendali Dinas Sosial PMD. Kalau kita ada anggaran, pasti walaupun tanpa ada pemberitahuan dari sana, misalnya di salah satu Desa terdapat dugaan penyelewengan DD, tentunya kita dapat melakukan upaya preventif, seperti yang dimaksud pak Aleg DPRD Boalemo Riko Djaini,”tuturnya.

Sukardi menambahkan, adapun yang bisa dilakukan pihaknya saat ini, hanyalah Pemeriksaan Khusus (Riksus). Riksus sendiri katanya, nanti ketika ada laporan dari masyarakat, aktifis, atau pun LSM. Baru kemudian pihaknya akan turun menindaklanjutinya.

“Kalau Riksus ada anggarannya. Tapi kan tidak seberapa juga. Tahun ini kami mengusulkan anggaran kurang lebih Rp 800 jutaan melalui APBD-P. Namun tidak terpenuhi. Padahal kami juga berencana pada akhir Tahun ini, akan memeriksa semua Dana Hibah. Semestinya di akhir Tahun ini, kami sudah melakukan sidang lagi,”cetusnya.

Terkait sidang TP-TGR sendiri, lanjut Sukardi, semestinya  juga dilaksanakan pada setiap per triwulan. Dengan demikian, pihaknya bakal rutin melakukan sidang untuk semua temuan. Baik temuan sesuai hasil pemeriksaan berkala, temuan dari BPKP atau pun dari BPK.

“Artinya, dari sini kita bisa berupaya mengembalikan semua kerugian negara melalui sidang TP-TGR. Tapi kalau tidak ada anggaran, kita bisa apa? Nah, harapannya di Tahun depan, ini bisa dipikirkan bersama. Bila perlu sesuai usulan kami itu, sidang dilaksanakan setiap per Triwulan,” kuncinya. (***)

 

Penulis : Abdul Majid Rahman

(Visited 1.061 times, 1 visits today)

Komentar