Kamis, 17 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



BNPP Minta Gunakan Dana Desa di Sektor Produktif 

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Kamis, 20 Februari 2020 | 23:05 WITA Tag: ,
  Usai membuka rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, Sekda Darda Daraba (Ke tiga dari kanan) melakukan foto bersama dengan para pemateri kegiatan yang dilangsungkan di gedung Belle li Mbui, Kamis (20/2/2020). (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Gunakan dana desa di sektor yang produktif, agar bisa memberikan nilai tambah. Hal ini dikatakan Deputi I bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon ketika menjadi narasumber pada rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, di gedung Belle li Mbui, Kamis (20/2/2020).

“Pastikan bahwa dana desa digunakan untuk sektor-sektor atau kegiatan yang bersifat produktif bukan bersifat konsumtif, agar dana desa dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di tingkat desa,” ujar Robert

Selain harus produktif, lanjut Robert, dana desa harus digunakan juga untuk program yang bersifat padat karya, yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa terutama masyarakat yang masuk dalam golongan masyarakat miskin atau nyaris miskin.

BACA  Potensi Wisata Daerah Perlu Didukung Infrastruktur dan Anggaran

“Kalau digunakan untuk program yang bersifat padat karya, pasti bisa mensejahterakan warga. Karena bisa membuka lapangan kerja,” katanya.

Robert juga mengatakan, pemanfaatan dana desa harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di desa dan bukan hanya segelintir orang.

“Jangan hanya karena ada hubungan keluarga atau sahabat, pengelola dana desa kemudian mengarahkan program untuk orang-orang dekat dengannya,” tukas Robert.

BACA  DPRD Gorontalo Utara Ancam Tak Bahas APBD Perubahan

Terakhir, Robert berpesan agar pemerintah desa melakukan upaya perbaikan manajemen dana desa dan meningkatkan kualitas sistem tata kelola dana desa.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka kegiatan tersebut berharap, pembekalan yang diberikan oleh pemateri kepada seluruh peserta bisa bermanfaat.

“ Saya harap kegiatan ini dapat memberikan pembekalan-pembekalan sehingga percepatan penyaluran dana desa maupun pengelolaannya bisa betul-betul sesuai apa yang diharapkan  oleh pemerintah,” ucap Darda.

Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 diselenggarakan dalam 3 tahap di 33 provinsi di Indonesia. Untuk tahap pertama dilaksanakan hari ini secara serentak di 9 provinsi. Pada tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020, dan tahap ketiga pada tanggal 25 Februari 2020.

BACA  Hibah Lahan Mulai Dibahas, Bandara Djalaludin Bakal Bertaraf Internasional

Pemateri yang hadir dalam kesempatan tersebut berasal dari Kemendes, Kemenkeu, BPKP, serta Itjen. Kegiatan hari ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota, dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari inspektur daerah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tingkat provinsi dan kabupaten, serta camat dan kepala desa se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah kurang lebih 780 orang. (adv/rwf/hg)


Komentar