Sabtu, 8 Agustus 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



BPK RI Nilai Pemprov Gorontalo Serius Bersinergi

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Kamis, 4 Juni 2020 | 16:05 WITA Tag: ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim ketika mengikuti Rapat Paripurna DPRD melalui aplikasi webinar, Kamis (4/6/2020) di Rujab Gubernur. (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019. Opini ini disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan tersebut.

Dengan demikian Pemprov Gorontalo telah menorehkan opini WTP tujuh kali berturut-turut. Ya, sejak tahun 2013 hingga 2019 Pemprov Gorontalo selalu meraih opini WTP.

Pengumuman raihan WTP tahun 2019 ini sendiri disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD melalui aplikasi webinar, Kamis (4/6/2020). Pada kesempatan itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama jajaran kepala OPD di lingkup Pemprov Gorontalo.

BACA  Gubernur Serahkan Sapi Kurban Milik Presiden ke Masjid di Suwawa

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang sekaligus merupakan pencapaian WTP yang ke tujuh, Selamat! ”ungkap anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz dalam video conference.

Menurut Harry, pencapaian WTP berturut-turut ini menunjukkan, keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang tidak henti-hentinya memberikan masukan, diantaranya melalui rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemprov Gorontalo, atas kualitas laporan keuangan yang menjadi semakin baik.

“Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan
efektivitas sistem pengendalian intern,” tambahnya.

BACA  Inisiatif Bupati, Sejumlah Takmirul Masjid Diberi Bantuan Pangan

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mengikuti video conference dari Rujab menyambut baik pencapaian WTP ini. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

“Alhamdulillah kita diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi kita juga masih diberi beberapa catatan perbaikan oleh BPK RI, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang sudah kita sepakati bersama. Perbaikan tersebut dalam hal penguasaan sistem sehingga tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari,” tutur Rusli

BACA  Peringatan HAN Jadi Momentum Perlindungan Hak Anak

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Caranya dengan mengoptimalkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan TP TGR, serta mendorong peran inspektorat, Badan Keuangan dan OPD untuk percepatan penyelesaian TLHP 60 hari sejak laporan dikeluarkan.

LKPD yang dikaji secara umum terdiri dari tujuh jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.(adv/rwf/hg)


Komentar