Kamis, 17 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



BPKH Paparkan Capaian Selama Pandemi Covid-19 

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 3 Juni 2021 | 17:05 WITA Tag:
  Kegiatan yang digelar BPKH di Aston Hotel Gorontalo, Kamis (03/06/2021). (Foto: Hargo)


Hargo.co.id, GORONTALO – Sebagai bentuk transparansi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan diseminasi pengawasan operasional dan sustainabilitas haji. BPKH memaparkan hasil capaian selama pandemi Covid-19 pada 2020. 

Informasi yang berhasil dihimpun, acara ini diselenggarakan bersama stakeholder perhajian di Aston Hotel Gorontalo, Kamis (03/06/2021). Hadir pada acara tersebut, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Dr. KH. Masudi Syuhud, Anggota Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H, Kepala Bidang PHU Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Gorontalo Dr. H. Ibrahim T. Sore, M.Pd.I, Wakil Rektor II IAIN Sultan Amai Gorontalo, Ketua PWNU Provinsi Gorontalo, Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI. 

Dr. KH. Masudi Syuhud pada kesempatan itu menyampaikan beberapa pencapaian kinerja BPKH di era pandemi Covid-19. Pencapaian tersebut diantaranya mengenai dana kelolaan haji yang meningkat menjadi Rp 144,78 triliun pada 2020 dari sebelumnya Rp 124,32 triliun pada 2019. 

Masih pada kesempatan yang sama, KH. Marsudi Syuhud menambahkan, perolehan nilai manfaat 2020 tercatat sebesar Rp 7,35 triliun atau 102,80 persen dari target RKAT-P/II 2020 sebesar Rp7,15 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi selama 2019 sebesar Rp7,37 triliun, realisasi 2020 menurun sebesar Rp20 miliar atau 0,27 persen.

“Nilai tersebut diperoleh dari nilai manfaat investasi sebesar Rp 5,32 triliun dan nilai manfaat dari penempatan sebesar Rp 2,12 triliun. Dari nilai manfaat tersebut, BPKH diamanahkan oleh undang-undang untuk mengalokasikan nilai manfaat kepada jemaah tunggu rekening virtual,” jelas KH. Marsudi Syuhud.

Lanjut katanya, pada 2020, BPKH memberikan nilai manfaat sebesar Rp 2 triliun. KH. Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa pencapaian itu cukup baik di era pandemi ini. 

“Pencapaian tersebut cukup baik di tengah dampak ekonomi pandemi Covid-19,” ungkapnya. 

Adapun tantangan BPKH kedepan mengenai sustainabilitas keuangan haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap jamaah haji pada 2017 sebesar Rp 61,79 juta. Sedangkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan kepada setiap jamaah adalah Rp 34,89 juta. 

Pada 2019 BPIH perjamaah sebesar Rp 70,00 juta, sedangkan Bipih yang dibayarkan jamaah hanya sebesar Rp 35,24 juta. Selisih BPIH dan Bipih adalah subsidi yang diberikan kepada jamaah dari nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan keuangan haji. 

“BPIH terus meningkat cukup signifikan setiap tahun, sementara Bipih relatif tidak mengalami kenaikan. Penetapan Bipih seyogyanya direncanakan naik secara bertahap untuk mencapai keadaan dimana Bipih sama dengan BPIH,” katanya.

Tantangan BPKH yang lain adalah isu hoaks. Isu penggunaan dana haji untuk hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan perhajian kerap muncul pada saat-saat tertentu. Kesadaran masyarakat untuk bertabayun menjadi sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman mengenai informasi keuangan haji. 

Penempatan dan Investasi BPKH dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Dewan Pengawas BPKH menjamin pengelolaan keuangan haji berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pengelolaan keuangan haji diatur berdasarkan undang-undang No. 34 tahun 2014. Sementara BPKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 /2017. (zul/hargo)

BACA  Putusan Perkara GORR Inkrah, Karo Hukum: Tak Ada Kerugian Negara

Komentar