Sabtu, 8 Agustus 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



BPN Diminta Tak Terbitkan Sertifikat Tanah di Zona Danau Limboto

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo Headline , pada Sabtu, 11 Juli 2020 | 20:05 WITA Tag: , , ,
  Pemukiman warga di tepi Danau Limboto yang terendam banjir akibat volume air danau meningkat. Data yang ada menunjukan bahwa ada lima sungai besar dan 23 sungai kecil yang bermuara di danau ini. (Foto Natha Rahman/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak lagi menerbitkan sertifikat tanah di zona Danau Limboto. Ini pentung guna mengembalikan fungsi Danau Limboto yang kini sudah menjadi pemukiman.

Permintaan gubernur disampaikan melalui surat pada 2012 silam, atau setelah dilantik sebagai gubernur Gorontalo. Bahkan pada saat itu, surat yang dikirim ke BPN ada dua.

BACA  Bawaslu Kabupaten Gorontalo Kurbankan Dua Ekor Sapi

“Ketika saya menjadi gubernur pada 2012, saya bermohon kepada BPN untuk tidak lagi mengeluarkan sertifikat di zona Danau Limboto. Alasannya, untuk mengembalikan lagi fungsinya seperti sedia kala. Apalagi Danau Limboto merupakan icin Provinsi Gorontalo,” ungkap Rusli Habibie saat diwawancarai awak media usai menghadiri penyerahan sertifikat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Sugoto, yang dilakukan secara virtual yang berlangsung di aula kantor BPN Provinsi Gorontalo, Jumat (10/07/2020).

BACA  Temui Menkopolhukam, Gubernur Laporkan Kondisi Gorontalo

Perlu disampaikan bahwa kini rumah sejumlah warga yang berada di tepi Danau Limboto,terendam air. Bukan karena terjadi banjir, namun karena volume air di Danau Limboto bertambah sehingga menggenangi rumah disekitarnya.

BACA  Agar Aman di Jalan, Tim Safety Riding Honda Beri Tips

Pada kesempatan itu pula, Rusli Habibie berharap agar BPN meninjau kembali sertifikat yang telah diterbitkan di zona Danau Limboto.

“Permintaan BPN tidak menerbitkan sertifikat di zona Danau Limboto itu surat saya yang kedua. Yang pertama permohonan kepada Kanwil BPN untuk mengevaluasi, meninjau kembali sertifikat yang telah keluar di zona Danau Limboto,” terang Rusli Habibie.(adv/rwf/hg)


Komentar