Minggu, 5 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



BUMDes Segera Dievaluasi, Tata Kelola Harus Transparan 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Rabu, 17 November 2021 | 14:05 PM Tag: , , ,
  Suasana RDP Komisi l dengan Desa Hutabohu terkait sejumlah laporan masyarakat, Selasa (16/11/2021) di Ruang Dulohupa. (Foto: Deice Pomalingo/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Salah satu yang terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo yakni tentang pengelolaan BUMDes. Maklum, itu merupakan laporan masyarakat sehingga, DPRD berencana akan meevaluasi semuanya BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo. 

Perlu diinformasikan bahwa Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo melakukan RDP dengan pemerintah Desa Hutabohu, Selasa (16/11/2021). Laporan yang masuk bahwa pengelolaan BUMDes ada yang bermasalah. Namun karena pada RDP tersebut, pengelola BUMDes, tak hadir, maka Komisi I berencana akan mengagendakan kembali pengelola BUMDes untuk dilakukan pertemuan nantinya. 

“Karena saat ini kita sementara membahas anggaran 2022, maka untuk BUMDes akan dilanjutkan pada rapat berikutnya. Kita menginginkan semua BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo akan kita undang. Alasannya, ada sejumlah BUMDes yang bermasalah,” ungkap anggota Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo, Jayusdi Rivai.  

Lanjut dikatakan Jayusdi Rivai, peningkatan BUMDes melalui tata kelola yang baik dan benar diharapkan, dapat dilakukan seluruh pemerintah tingkat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo, agar tercipta desa mandiri yang bertujuan mengoptimalisasi fungsi pemerintahan dalam sektor ekonomi desa secara menyeluruh. 

“Peran BUMDes harus lebih digiatkan lagi untuk meningkatkan ekonomi desa, tetapi jangan sampai juga BUMDes ini disalahgunakan,  karena  kehadiran BUMDes diharapkan akan  menjadi pemicu berkembangnya ekonomi di pedesaan,” ujar Jayusdi Rivai. 

Ditambahkan, tata kelola BUMDes yang baik, tidak hanya mengurangi kesenjangan dan ketertinggalan desa dengan daerah. BUMDes bahkan mampu memberi kontribusi pada pembangunan fasilitas umum desa menjadi lebih baik. 

“Sebab target utama program dana desa (BUMDes) bukan hanya sekedar menggenjot pertumbuhan ekonomi menuju ke arah yang menjanjikan, tetapi juga merubah desa tertinggal termasuk merubah pembangunan,” katanya.

Politisi PPP ini menilai, keberadaan BUMDes secara langsung juga membuka lapangan pekerjaan baru. Konsep swakelola yang diwajibkan kepada desa memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat desa yang saat ini masih mendominasi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.  

“Meskipun tidak berpengaruh secara signifikan, namun keberadaan BUMDes mampu mengurangi jumlah warga miskin yang ada desa,” tutur Jayusdi Rivai. 

Lebih dari itu, Jayusdi Rivai mengajak pemerintah desa dan pihak pengelola BUMDes agar lebih transparan mengelola dana desa. Selain bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat  juga menghindari persoalan hukum. 

“Harus terbuka, pengelolaan BUMDes harus transparan, hindari korupsi agar terlepas dari jeratan hukum,” tandas Jayusdi. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 23 times, 1 visits today)

Komentar