Sabtu, 4 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bupati dan Walikota Setuju PSBB Dilanjutkan

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Minggu, 17 Mei 2020 | 19:05 WITA Tag: ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (Kanan) didampingi Wagub Idris Rahim (Kiri) saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi PSBB melalui video konferensi, Ahad (17/5/2020). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Seluruh bupati dan walikota se Gorontalo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat untuk melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akan tetapi, para bupati dan walikota mengusulkan relaksasi atau pelonggaran untuk beberapa pembatasan yang telah ditetapkan pada Pergub Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB. Relaksasi tersebut di antaranya menyangkut waktu beraktivitas, pelaksanaan pasar mingguan dan penyelenggaraan Salat Idul Fitri.

Ini terungkap pada rapat koordinasi dan evaluasi PSBB melalui video konferensi yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di aula rumah jabatan Gubernur, Ahad (17/05/2020).

“PSBB ini harus dilanjutkan, pengetatan perlu dilakukan, serta protokol kesehatan mutlak diterapkan. Saya menyarankan pelonggaran untuk waktu beraktivitas dari pukul 06.00 hingga 19.00 Wita,” saran Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.

BACA  Update Covid-19 Gorontalo : 34 Sembuh, Enam Pasien Baru

Hal senada juga diutarakan Wali Kota Gorontalo Marten Taha yang mengusulkan kelanjutan PSBB, penyeragaman penyelenggaraan Salat Idul Fitri, serta pengetatan protokol kesehatan di kawasan pusat perbelanjaan.

“Kalau PSBB ini dihentikan, kita akan kembali lagi ke nol. Untuk Salat Idul Fitri harus diseragamkan, kalau salat Idulfitri berjemaah, semua di Provinsi Gorontalo harus salat berjamaah. Kalau tidak, ya seluruh daerah juga tidak menggelar Idulfitri berjemaah. Tetapi kita menunggu petunjuk Kementerian Agama, karena agama ini merupakan salah satu urusan yang bukan kewenangannya daerah,” papar Marten.

BACA  Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Positif Covid-19

Sementara itu Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dan Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang mengharapkan relaksasi untuk pasar mingguan dengan memberikan kesempatan kepada pedagang lokal untuk berjualan pada pekan terakhir Ramadan.

Terkait sejumlah relaksasi yang diusulkan oleh para bupati dan wali kota, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok mengingatkan agar pemerintah harus berhati-hati dalam memberikan kelonggaran dalam penerapan PSBB. Eduart menuturkan, situasi Gorontalo masih mengkhawatirkan karena belum melewati kisaran waktu 50 hingga 60 hari yang merupakan puncak penularan virus Covid-19.

“Dari kasus pertama pasien 01 sampai hari ini baru 36 hari. Mengertinya, Gorontalo belum melewati fase kritis, ini yang harus kita waspadai. Secara nasional memang sudah ada relaksasi karena pertimbangannya reproduksi dasar secara nasional sebesar 1,7 dan untuk Gorontalo masih di atas 2,” jelas Eduart.

BACA  KPU Kabgor Mulai Bahas Pengadaan Kelengkapan Protokol Kesehatan

Guna membahas seluruh masukan bupati dan wali kota tersebut, serta untuk mempercepat penyusunan Pergub PSBB tahap kedua, Pemprov Gorontalo akan membahasnya lebih lanjut dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Saya minta pak Sekda, malam ini Pergub PSBB tahap kedua selesai, jam berapapun akan saya tandatangani agar besok tidak ada kekosongan,” pungkas Rusli.(adv/rwf/hg)


Komentar