Selasa, 27 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bupati Nduga Minta Pemerintah Tarik TNI-Polri dari Wilayahnya

Oleh Fajriansyach , dalam Kabar dari Timur , pada Senin, 5 Agustus 2019 | 22:57 WITA Tag: , ,
  


Hargo.co.id – Bupati Nduga, Papua, Yairus Gwijangge meminta bantuan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menarik personel TNI dan Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

Operasi militer digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

“Kami dengan harapan penuh meminta kepada Presiden melalui Ketua DPR bahwa penarikan anggota TNI (dan) Polri nonorganik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana,” kata Yairus usai bertemu Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (5/8).

Yairus menerangkan keberadaan personel TNI dan Polri di Nduga telah membuat hidup masyarakat tidak tenang. Bahkan, menurutnya, masyarakat terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau kerabat di kabupaten lain yang mengakibatkan sekitar 11 distrik di Nduga dalam kondisi kosong.

BACA  KKSB Papua Tembaki Pos TNI, Lima Kali, Brutal!

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Wijangge mengungkapkan masyarakat di sana memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma pada 1996.

Ia mengatakan konflik berkepanjangan antara pihak TNI dan Polri serta kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah berdampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

“Trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma. Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Seperti itu sehingga persoalan ini, dalam waktu singkat mau diselesaikan sangat susah,” ujarnya

Selain itu, kata Namia, kegiatan belajar mengajar di 24 sekolah serta keagamaan di 98 bangunan gereja yang tersebar di 11 distrik di Nduga saat ini tidak berjalan. Pun dengan Pusat Kesahatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak berfungsi seperti semestinya saat ini.

BACA  4 Tahun Jadi Buronan, Tim Intelijen Berhasil Menangkap Rosalinda

“Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari,” ujar Namia.

Sementara itu, per 30 Juli 2019, Kementerian Sosial menyatakan setidaknya ada 53 pengungsi korban konflik Nduga di Papua sejak Desember 2018.

Mereka menyatakan pengungsi meninggal dengan berbagai sebab, seperti usia dan sakit.

“Data pemkab dan Kemenkes itu sudah divalidasi, 53 orang meninggal diantaranya 23 anak-anak tapi karena sakit, usia dan berbagai faktor lainnya.Tidak benar berita lebih dari 130 orang meninggal dalam pengungsian,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/7).

Dikutip sehari kemudian, Pejabat Kabupaten Nduga, Otomis Gwijangge mengatakan 45 ribu warganya telah mengungsi akibat konflik yang terjadi di daerah tersebut. Jumlah tersebut mencapai setengah dari total penduduk Nduga.

BACA  Dukung Perjuangan Rakyat, Sukarelawan Jokowi Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan

Penduduk yang mengungsi tersebut katanya berasal dari delapan distrik atau kecamatan, Mapenduma, Kagayam, Mugi, Mom, Yall, Jirkuri, Yigi, dan Mbua. Rata-rata warga Nduga itu mengungsi ke Lanny Jaya, Jayawijaya, Mimika hingga ke Asmat dan Jayapura.

“Jadi, kurang lebih itu setengah dari jumlah penduduk Nduga telah mengungsi ke kabupaten sekitar atau 45 ribu lebih. Jumlah penduduk Nduga itu kurang lebih 106 ribu jiwa,” kata Otomis Gwijangge yang juga Kadis Kominfo Kabupaten Nduga, Rabu (31/7).

Ia mengatakan karena pengungsian tersebut, delapan distrik tersebut kosong.

Sebelumnya, pada 22 Juli 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan akan ada evaluasi kegiatan taktis para personel TNI dan Polri di wilayah tersebut. Namun, Moeldoko enggan membeberkan bagaimana pemerintah akan mengevaluasi kinerja TNI dan Polri di Nduga.(cnn/mts/kid.hg)


Komentar