Selasa, 17 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



CATAT! Ini 4 Wajah Aleg Hanura yang Putar Haluan di Pilgub Gorontalo

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 2 Maret 2017 | 20:21 Tag: , ,
  

GORONTALO, hargo.co.id  – Ini menjadi catatan penting bagi pasangan calon yang menggunakan jalur partai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pasalnya, pasangan yang diusung oleh Partai Hanura, Zainuddin Hasan-Adhan Dambea (ZIHAD) mendapat kabar yang menyakitkan setelah empat anggota legislatih (Aleg) yang seharusnya memenangkan ZIHAD, malah putar haluan untuk mendukung pasangan lain di Pilgub Gorontalo.

Alhasil dari ‘perselingkuhan’ yang dilakukan oleh sejumlah kader Partai Hanura Gorontalo itu terancam sanksi pemecatan hingga sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW).

Hal ini terungkap dalam rapat konsolidasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Gorontalo, Rabu (1/3) kemarin.

Dalam rapat akbar yang dihadiri oleh pengurus ranting, PAC, DPC, DPD hingga DPP itu, direkomendasikan sejumlah keputusn yang terbilang cukup mengejutkan. Diantaranya, usulan pemecatan dan PAW terhadap sejumlah kader maupun Aleg dari partai Hanura oleh seluruh pengurus PAC yang hadir saat itu.

Sanksi pemecatan dan PAW ini menyusul adanya dugaan makar dan penghianatan terhadap perintah partai yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengurus partai Hanura.

Sejumlah nama yang disebut-sebut akan mendapatkan sanksi itu, diantaranya, Aleg Deprov Hamid Kuna, Aleg Dekot Ekhwan Ahmad, Aleg Boalemo Triyanto Kadji, Aleg Kabgor Guntur Thalib dan 3 kader Hanura lainnya, yaitu Tamsil Poha, Suwandi Musa dan Ludin Olii.

Menghadapi desakan dari pengurus internal Hanura, Ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea menegaskan, akan segera mengambil langkah terkait persoalan ini.

Apalagi mengingat, laporan yang disampaikan oleh para pengurus dan kader Hanura kepadanya, disertai oleh sejumlah bukti kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran AD/ART Partai yang dilakukan oleh sejumlah oknum kader dan pengurus partai Hanura itu.

“Yang pasti jika benar terbukti, sanksi partai tetap akan diterapkan, dan sanksinya bisa pemecatan hingga sanksi PAW untuk kader partai yang memiliki jabatan di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota,” tegasnya.  (tr-45/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar