Friday, 6 August 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Cegah Praktik Illegal Destructive dan Fishing, Bentuk Tim Terpadu

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Headline Kab. Gorontalo Utara , pada Saturday, 3 July 2021 | 14:05 PM Tags: ,
  Ilustrasi. Praktik illegal destructive dan fishing yang kerap terjadi di perairan Indonesia. (Foto: Istimewa/Sumber KKP)

Hargo.co.id, GORONTALO – Hingga saat ini, masih sering terjadi illegal destructive dan fishing di perairan Gorontalo Utara (Gorut). Itu terungkap ketika Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) baru-baru ini.

Itu lantas menjadi dasar dilakukan rapat koordinasi (rakor) penanggulangan destructive fishing atau penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Maklum, saat ini masih marak praktek-praktek destructive fishing (pengeboman ikan dan pembiusan) dan juga illegal fishing (pencurian ikan di luar wilayah tangkapan).

Rakor pencegahan dan penanggulangan destructive fishing yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam rangka pengawasan laut dan perikanan. Terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Satker Pengawasan dan Polairud.

“Ini karena kewenangan pengelolaan dan pengawasan pesisir itu berada di provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 /2014. Di mana, 0-12 mil itu kewenangan provinsi. Sehingga pengawasan, dalam hal ini penganggarannya sekaligus SDM kemudian juga perangkat-perangkat pendukung, seperti perahu dan lain-lain, itu semua hanya berada di provinsi karena berkaitan dengan kewenangan pengawasan,” terang Thariq Modanggu.

Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu saat memimpin Rakor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Destructive Fishing. (Foto: Istimewa)
Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu saat memimpin Rakor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Destructive Fishing. (Foto: Istimewa)

Rakor yang dihadiri unsur stakeholder terkait, diantaranya, Komandan Kodim 1314/Gorut, Letkol Kav Embi Triono, Polres Gorontalo Utara yang diwakili Kasat Reskrim AKP, Syang Kalibato beserta unsur Kejari Gorontalo Utara dan pihak lainnya. Termasuk para camat dan tentunya pihak DKP, baik Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo Utara dihasilkan tiga poin kesepakatan sebagai tindak lanjut penanganan.

“Yang pertama, adalah pembentukan tim terpadu pencegahan dan penanggulangan destructive fishing. Tim ini nanti yang akan merumuskan agenda-agenda kerja dengan melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah provinsi kemudian berbagai satuan pengamanan di Gorontalo Utara, pemerintah daerah hingga pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, juga melibatkan masyarakat,” papar Thariq Modanggu.

Sehingga dengan upaya ini, kata Thariq Modanggu, akan merumuskan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pencegahan berupa kampanye-kampanye, sosialisasi dan lain-lain. Termasuk penanggulangan itu akan dirumuskan oleh tim ini.

“Nantinya, tim yang dibentuk ini, lewat bupati Gorontalo Utara mengusulkan kepada gubernur Gorontalo untuk kemudian diterbitkan SK. Hal itu mengingat, terhadap tim tersebut merupakan kewenangan provinsi,” sambung Thariq Modanggu.

Poin kedua, dilakukan pendekatan bottom up, yaitu gerakan dari bawah dalam bentuk kampanye anti destructive fishing dan juga menginisiasi gerakan masyarakat cinta laut.

“Nah, dengan dua pendekatan besar ini kemudian upaya-upaya akan kita lakukan secara sistematis,” imbuhnya.

Poin ketiga, pihak DKP Provinsi Gorontalo dan Gorontalo Utara termasuk Satker serta Polairud mempersiapkan draft tim koordinasi.

“Mereka yang nantinya menyiapkan itu dan diberi waktu paling lambat 14 hari kerja, untuk merumuskan dan menyusun draf tim terpadu,” jelasnya.

Selanjutnya, pihak Pemkab Gorontalo Utara, dalam hal ini DKP bersama-sama dengan Kesbangpol, kemudian Satpol dan juga camat yang akan merumuskan langkah-langkah untuk bagaimana ada inisiasi masyarakat untuk melakukan gerakan masyarakat cinta laut dan kampanye anti illegal fishing dan destructive fishing.

“Jadi, nanti agenda-agenda secara berkelanjutan itu yang akan dibahas dengan dua pendekatan ini,” paparnya.

Terakhir, sebelum dibentuknya tim terpadu dan gerakan masyarakat cinta laut tersebut, Thariq Modanggu mengatakan, saat ini adalah memperkuat dan meningkatkan koordinasi antara satker-satker dan juga instrumen pengawasan provinsi dengan Gorontalo Utara.

“Dengan kedua upaya ini, harapan kita insya Allah pendekatan terhadap illegal fishing dan destructive fishing ini bisa kita atasi. Karena ini berkaitan dengan aktivitas manusia,” kuncinya. (abk/adv/hargo)

(Visited 10 times, 1 visits today)

Komentar