Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Coret Anggaran Mobnas Rp 4,6 M! Gubernur: Masih ada Mobil Pribadi untuk Dinas

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Sabtu, 15 Juli 2017 | 12:13 WITA Tag: , , , ,
  


GORONTALO Hargo.co.id – Pengadaan mobil dinas (Mobnas) Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 cukup menguras APBD. Pemprov Gorontalo telah menyiapkan anggaran yang fantastis, Rp 4,6 Miliar dan telah disiap dibelanjakan.

Hanya saja, anggaran itu bisa dipastikan tidak akan dimanfaatkan untuk membeli dua unit mobil super mahal itu. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam rapat pimpinan di ruang huyula, kantor Gubernur, Jumat (14/7) menyatakan mencoret anggaran Mobnas. “Saya pikir belum perlu untuk mengadakan mobil dinas baru, anggaran kita sangat terbatas, kebutuhan banyak. Lebih baik (anggaran) diarahkan untuk masyarakat,”kata Gubernur Rusli Habibie.

Misalnya, lanjut Rusli Habibie, masih banyak warga penjual ikan keliling yang menggunakan sepeda. “Kita ganti dengan motor bercoolbox, agar distribusi ikan lebih cepat, bisa sampai pelosok, dan tentu akan meningkatkan ekonomi penjual ikan karena wilayah jualan yang luas,”ujar Gubernur Rusli Habibie.

BACA  Tiga Daerah di Provinsi Gorontalo Masuk Zona Merah

Selain itu, kebutuhan yang mendesak di masyarakat adalah pengadaan lampu jalan. Ada beberapa wilayah yang rawan kecelakaan karena kondisi jalan tanpa penerangan. “Di wilayah Batudaa itu rawan, kita akan siapkan,”terang Rusli Habibie, termasuk untuk program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan rakyat.

Kepada Gorontalo Post (grup hargo.co.id) Rusli Habibie mengatakan, pengadaan mobnas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur bukan program yang mendesak. Mobil dinas warisan mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang diadakan 10 tahun lalu, masih bisa ia dan wakil Gubernur gunakan, kendati dalam memenuhi mobilitas gubernur dan wakil gubernur, mobnas jenis Toyota Land Cruiser itu sering mogok. “Tidak mengganggu aktivitas kami, karena kalau cuma mobil kami ada pribadi. Sering digunakan walau untuk urusan dinas,”ujar Rusli Habibie.

BACA  Dua Petahana Dapat Nomor Urut 2, Pertanda Dua Periode?

Penolakan pengadaan Mobnas bukan kali ini dilakukan Gubernur Rusli Habibie. Setiap tahun anggaran sejak tahun 2012 atau periode pertama kepemimpinan Rusli-Idris, Pemerintah Provinsi melalui Biro Umum selalu menganggarkan pengadaan Mobnas, namun ketika masuk meja Gubernur, anggaran tersebut selalu dicoret. “Belum perlu, kita butuh anggaran yang lebih besar untuk masyarakat, itu yang penting,”tandas Rusli Habibie.

Alasan lain yang membuat Rusli Habibie mengurungkan pembelian Mobnas adalah ruang fiskal Pemprov Gorontalo yang minim. Seperti diketahui, postur APBD 2017 terbalik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana anggaran belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai. “Dulu 72 persen untuk belanja pembangunan. Sekarang 58 persen untuk pegawai, lebih besar,”katanya.

BACA  Bahas Penanganan Covid-19, Kepala BNPB Berkunjung ke Gorontalo

Pengadaan mobnas gubernur dan wakil gubernur dengan anggaran Rp 4,6 Miliar sebetulnya telah disetujui DPRD Provinsi Gorontalo. DPRD menilai memang sudah saatnya Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo menggunakan Mobnas baru.

Permendagri No.07\/2006 yang diperbaharui Permendagri No.11\/2009, yang menjadi landasan pengadaan Mobnas. Dalam aturan itu,tertera kepala dan wakil kepala daerah mendapat fasilitas mobil dinas untuk sedan maksimal 3.000 cc dan jenis jeep maksimal 4.200 cc. (tro/hargo)


Komentar