Sabtu, 11 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Covid-19 Mewabah, Komisi I DPRD Pohuwato Tinggalkan Daerah

Oleh Ryan Lagili , dalam Headline Kab. Pohuwato , pada Sabtu, 2 Mei 2020 | 08:05 WITA Tag:
  Ilustrasi. Kantor DPRD Pohuwato


Hargo.co.id, GORONTALO – Ada yang menarik dari pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Pohuwato. Yakni, Komisi I DPRD Pohuwato tinggalkan daerah dan memilih ‘belajar’ di DPRD Boalemo.

Langkah itu lantas mendapat kritikan, karena dinilai bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa pekan lalu, Nasir Giasi mengeluarkan statement bahwa dirinya mendukung sikap Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga yang melarang ASN keluar daerah. Kenyataannya, Komisi I justru dibiarkan tinggalkan daerah saat wabah menyerang.

Sikap DPRD Pohuwato itu lantas mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Bukan tak beralasan, kunjungan kerja di tengah pandemi Covid-19, dianggapnya kurang tepat. Mengingat, ada banyak hal harus bisa diprioritaskan oleh lembaga yang mengatasnamakan rakyat tersebut.

BACA  Jembatan ke Pinogu Ambruk, Simak Berita dan Videonya

Salah satunya adalah ancaman krisis ekonomi yang tentu membutuhkan perhatian semua kalangan, termasuk DPRD. Terlebih saat ini, pemerintah pusat hingga daerah bersepakat untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Baik sekolah, profesi pekerjaan, hingga pelaksanaan ibadah, pun harus dirumahkan. Namun contoh berbeda justru dilakukan para anggota Komisi I DPRD Pohuwato.

Menurut Ketua Cabang IMM Pohuwato, Muhamad Azhar Badiu, dengan kondisi daerah seperti ini, seharusnya ada opsi lain yang diambil DPRD. Dirinya menilai, sebagai lembaga representasi masyarakat, DPRD justru tidak memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat.

BACA  Demokrat Merapat, Koalisi Besar Siap Usung Hamim Pou

“Kan bisa dilakukan melalui video conference. Apalagi, untuk Ketua DPR RI dan pemerintah pusat pun sudah menyatakan tidak akan melakukan kunjungan kerja, baik regional maupun internasional. Sangat disayangkan jika DPRD Pohuwato justru tidak melakukan hal serupa,” ujarnya.

Dirinya pun khawatir, dengan ketidak patuhan para wakil rakyat itu, justru memberikan preseden buruk untuk masyarakat sehingga membuat warga semakin tidak mematuhi imbauan pemerintah.

“Tentu akan banyak masyarakat yang ‘bandel’ untuk tidak mematuhi anjuran pemerintah, dengan alasan, DPRD saja masih ke luar daerah,” kuncinya.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) Pohuwato, Mahyudin Ahmad terkait kunjungan kerja DPRD Pohuwato ke Boalemo. Menurutnya, langkah itu tak lain untuk berkoordinasi menyangkut peran DPRD untuk penanganan Covid-19 di dua wilayah tersebut. Maklum, Pohuwato dan Boalemo merupakan daerah tetangga.

BACA  Ini Langkah AMSI Setelah Jadi Konstituen Dewan Pers

“Peran DPRD tentang penanganan Covid-19 ini, juga merupakan kerjasama antara kedua daerah tersebut. Agar, aktivitas pemerintahan tetap jalan, meskipun Covid-19 mewabah,” kata Mahyudin Ahmad seraya mengungkapkan jika kunjungan itu berlangsung pada Selasa (28/04/2020).

Lanjut katanya, kapasitas wakil rakyat Pohuwato ke Boalemo untuk memperkuat proteksi antar wilayah perbatasan. Ingin melihat kesiapan dari kedua daerah, apakah dilaksanakan sesuai protokol pencegahan, serta bagaimana mereka mengatur orang yang datang.

“Hal itu yang menjadi pertimbangan dari para Aleg melakukan kunjungan tersebut,” katanya. (ryn/hg)


Komentar