Dana Pilkada Kabupaten Gorontalo Rp 32 M

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasyid Sayiu, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Goorntalo, Wahyudin Akili menunjukkan NPHD Pilkada yang telah ditandatangani, di ruang kerja bupati, (03/10/2019). (Foto Ratna/Gorontalo Post)

Hargo.co.id, GORONTALO – Dari tiga daerah penyelenggara Pilkada di Gorontalo pada 2020, tinggal Kabupaten Bone Bolango (Bonbol) yang belum ada kepastian anggaran Pilkada. Sementara dua daerah lain yaitu Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo sudah ada kepastian.

Menyusul Kabupaten Pohuwato, telah ada penandatanganan naskah hibah perjanjian daerah (NPHD) dana pilkada antara KPU dan Pemda Kabupaten Gorontalo Kamis (03/10/2019).

Penandatanganan berlangsung di Kantor Bupati. Anggaran Pilkada Kabupaten Gorontalo yang disepakati sejumlah Rp 32 miliar.

Penandatanganan NPHD dihadiri oleh  Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasyid Sayiu dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akili, serta para komisioner KPU dan Bawaslu.

Bupati Gorontalo Prof DR Ir Nelson Pomalingo menegaskan Pilkada merupakan pesta rakyat lima tahunan yang sangat krusial. Sebab lewat Pilkada dilahirkan pimpinan daerah.

“Sehingga tidak ada alasan kita tidak menganggarkan (hibah) dan Alhamdulillah hari ini kita sudah sepakati bersama,” ujar Nelson.

Nelson menegaskan anggaran yang diserahkan sudah disepakati bersama, dan melalui pembahasan bersama pula. Bukan hanya dengan pemerintah, tetapi sudah melalui kesepakatan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo.

Hibah ini akan diserahkan secara bertahap, dan ada juga yang diserahkan sekaligus. Bahkan untuk menyukseskan proses Pilkada yang sudah mulai berlangsung akhir Oktober ini, pemerintah sudah menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan. Untuk KPU ada Rp 750 juta dan Rp 500 juta untuk Bawaslu yang akan cair hari ini.

“Saya berharap dana yang diberikan ini dalam rangka menunjang teman-teman bekerja, baik itu KPU dan Bawaslu, sehingga proses demokrasi yang akan dilaksanakan 2020 berjalan dengan baik,” ujarnya.

“Terakhir koordinasi terus kita lakukan, karena dana ini hanya penunjang. Yang paling utama itu komunikasi dan koordinasi kita. Tahun 2020 jika da komunikasi terus Insya Allah akan sukses. Dan kami punya pengalaman kemarin Pileg dan Pilpres berjalan dengan baik, sukses di Kabupaten Gorontalo padahal jumlah penduduknya banyak, TPS banyak tapi hal-hal yang krusial tidak banyak di sini, itu karena kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi antara kita semua,” lanjut Nelson.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasyid Sayiu menjelaskan awalnya pihak KPU mengajukan anggaran hibah sebesar Rp 40 miliar. Namun melalui proses rapat bersama TAPD, setelah dikurangi beberapa kegiatan, didapatkan angka Rp 32 miliar.

“Sebetulnya di Rp 40 miliar itu kami sudah siapkan anggaran untuk pemungutan suara ulang, tetapi  dengan keluarnya surat KPU nomor 1312 itu (anggaran pemungutan suara ulang) dihilangkan dulu. Nanti ketika ada pemungutan suara ulang, akan dibicarakan lagi dengan Pemda,” jelasnya.

Selain itu awalnya KPU juga melakukan estimasi 7 bakal calon yang ikut Pilkada. 3 dari independen, dan 4 dari partai politik. Namun setelah diskusi hanya diperkirakan jadi 4 calon saja, 1 independen dan 3 partai politik. Berkurangnya prediksi calon ini juga ikut merampingkan anggaran yang dibutuhkan. Meski jumlah anggaran didapatkan jauh dari yang diajukan, namun KPU memastikan jalannya pesta demokrasi tahun depan tidak akan terganggu.

Rasyid menambahkan, pencairan anggaran akan dilakukan secara bertahap. “Untuk KPU sendiri memang ada anggaran sebesar Rp 750 juta yang memang sudah dianggarkan pada APBD-P 2019 dan untuk tiga tahapan selanjutnya dimulai dari tahun anggaran 2020 dimulai dari bulan Januari. Sementara untuk Rp 750 juta mungkin dalam waktu dekat sudah akan diberikan melalui rekening,” ungkap Rasyid.

Ia mengakui awalnya anggaran yang diberikan KPU kepada pemerintah daerah berdasarkan standar biaya dari kementerian keuangan dan setelah dilakukan rasionalisasi mendapatkan angka Rp 32. 150.000.000.

”Alhamdulillah dengan rasionalisasi tersebut tidak mengganggu semua tahapan serta biaya honorarium dan lainnya,” tegas Rasyid.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akili mengatakan, untuk Bawaslu anggaran disepakati Rp 12,6 miliar yang dibayarkan secara bertahap selama 3 kali, yakni 40 persen, 50 persen dan 10 persen.

“Namun memang Bawaslu juga ada anggaran sebesar Rp 500 juta di APBD-P. Sementara sisanya akan dibayarkan secara bertahap mulai januari 2020. Di 2019, pencairan yang dibebankan dianggarkan APBD-P dan sisanya di tahun 2020,” jelas Wahyudin. (gp/hg)

-