Selasa, 5 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Darda Daraba Sebut Perumahan dan Permukiman Urusan Wajib Pemerintah

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Senin, 21 Juni 2021 | 04:05 Tag: , ,
  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi sinkronisasi basis data PKP, di ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Senin (21/06/2021). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Darda Daraba mengungkapkan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman, merupakan urusan wajib pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Hal tersebut diungkapkan Darda Daraba saat membuka rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi basis data PKP, yang berlangsung di ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo pada Senin (21/06/2021).

“Perumahan dan kawasan permukiman itu adalah urusan wajib semua baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk menjamin bahwa masyarakat itu ada di zona yang sehat,” ungkap Darda Daraba.

Sekda Darda menuturkan, keberhasilan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ditentukan mulai dari perencanaan, kelembagaan hingga kualitas data. Kelembagaan terintegrasi perlu didukung dengan basis data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Sinkronisasi data sangat penting agar tidak menghambat dalam tahapan atau mekanisme penerima bantuan perumahan,” ujar Darda.

Selain itu, dalam mendorong pelaksanaan capaian kebijakan nasional 100-0-100, di mana akses air minum 100 persen, kawasan permukiman kumuh 0 persen serta sanitasinya 100 persen, Darda berharap koordinasi lintas sektor dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar ditingkatkan.

“Tentunya kita perlu bersama sama saling memberikan informasi yang ada untuk mencapai perencanaan infrastruktur yang lebih bagus,” tandas Darda Daraba.(zul/adv/hargo)

(Visited 6 times, 1 visits today)

Komentar