Rabu, 25 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dari Cisarua, Bupati Ajak Bendahara ke Kemendagri 

Oleh Berita Hargo , dalam Kab. Boalemo , pada Kamis, 1 November 2018 | 08:00 Tag: ,
  

Hargo.co.id, JAKARTA – Usai mengadopsi sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi di Cisarua, Bogor, para Bendahara Desa se Boalemo kembali mendapat pemahaman ketentuan Permendagri nomor 20/2018 tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Upaya ini ditandai menghadiri langsung sosialisasi Permendagri 20/2018 diselenggarakan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendagri di Jakarta, Rabu (31/10/2018) kemarin. Di mana, sosialisasi tersebut sasarannya agar para Bendahara Desa di Kabupaten Boalemo makin memahami dan mendalami isi regulasi terbaru atas perubahan Permendagri nomor 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hal ini diakui Kadis Sosial-PMD Boalemo Nurdin Djaini ketika dihubungi Hargo.co.id (Harian Gorontalo Post Grup). Nurdin saat itu mendampingi langsung Bupati H. Darwis Moridu dan mengkoordinir para bendahara desa mengaku kegiatan sosialisai dinilai sangat penting dan bersifat urgen.

Tujuannya agar lebih memberikan pemahaman lebih dalam bagi para bendahara selaku pengelola keuangan desa. Serta menciptakan sistem keuangan desa yang akuntabel, transparan dan prosedural.

Pasalnya, dalam regulasi terbaru, Permendagri 20/2018 cukup mengalami perubahan dari ketentuan Permendagri 113/2014 sebelumnya. Diantaranya perubahan menyangkut ketentuan Bendahara Desa dalam Permendagri sebelumnya dijabat staf
kaur keuangan yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa pada pelaksanaan APBDesa.

Sementara Permendagri terbaru menegaskan bahwa tuga Bendahara Desa dipegang Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) sekaligus sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan desa.

Sementara itu, Bupati H. Darwis Moridu berkeingan penuh sosialisasi Permendagri terbaru oleh Dirjen PMD Kemendagri dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik para bendahara desa. Menyusul, pada 2019 mendatang seluruh desa diwajibkan menerapkan sistem aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa.(nrt/hg)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar