Rabu, 15 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dasar Hukum Digunakan LKPJ Bupati Gorut Sudah Dicabut

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Jumat, 8 Mei 2020 | 09:05 WITA Tag: ,
  Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamzah Sidik


Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik menyayangkan sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dasar hukum yang digunakan dalam LKPJ bupati 2019. Pasalnya, itu dapat menjebak atau menimbulkan resiko yang akan ditanggung oleh Bupati Gorut Indra Yasin.

Hamzah Sidik mengungkapkan bahwa dalam dokumen pengantar yang ada dalam LKPJ bupati 2019, landasan hukum yang digunakan sudah dicabut. LKPJ bupati 2019 menggunakan landasan hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

BACA  Pemkot Gorontalo Diminta Pertegas Penerapan Protokol Kesehatan

“PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Ini merupakan kesalahan fatal atas ketidaktahuan dari aparatur yang menyusun dokumen LKPJ tersebut,” tegas HamzahSidik.

Aparatur maupun OPD yang menyusun LKPJ tersebut harus teliti, apalagi terkait dengan regulasi yang menjadi rujukan atas penyusunan tersebut. Implikasi hukumnya sangat jelas dan ini diharapkan untuk tidak terulang lagi.

BACA  Ranperda Segera Dievaluasi dan Difinalisasi oleh DPRD Gorontalo Utara

Harusnya juga kata Hamzah Sidik, Bupati Indra Yasin dalam menandatangani setiap dokumen, dapat membaca dulu apa yang akan ditandatanganinya agar jelas dan tidak beresiko nantinya.

“Seperti pengantar tersebut yang masih menggunakan rujukan regulasi yang telah dicabut. Nanti apa kata pihak lain terhadap hal ini. Kasian juga pak bupati yang terjebak atas ketidaktahuan para aparaturnya,” ujarnya.

BACA  Usai Diresmikan, Jembatan Bulobulontu Kembali Difungsikan

Ke depan terhadap hal seperti ini diharapkan oleh Hamza Sidik tidak terjadi lagi.

“Kepada setiap OPD dan aparatur yang ada untuk dapat lebih banyak menambah pengetahuan atas regulasi dan mengikuti perkembangannya agar tidak terjadi hal yang seperti ini yang sangat fatal bagi birokrasi,” tandasnya. (abk/adv/hg)


Komentar