Kamis, 21 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Data di SIPD Diharap Sama dengan Dokumen yang Ada

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 16 September 2021 | 14:05 PM Tag: , , , ,
  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai

Hargo.co.id, GORONTALO – Penggunaan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dengan menggunakan e-Penganggaran secara online, diharapkan harus sama dengan dokumen yang ada. Artinya, jangan ada lagi dokumen yang berbentuk gelondongan.

“Jangan ada lagi ada dokumen yang masih menggunakan sistem gelondongan, padahal sistem sudah tersusun secara rinci kegiatannya,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai saat memimpin rapat kerja DPRD dengan sejumlah OPD, Rabu (15/09/2021).

Juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tepat waktu terkait dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Dimana harusnya penyampaian APBD Perubahan sesuai ketentuannya minggu pertama bulan agustus minggu pertama seharusnya sudah masuk ke DPRD dan dibahas serta minggu ketiga sudah harus ditetapkan dan kita masuk pada APBD. 

“Sehingga begitu KUA-PPAS 2022 masuk, DPA akan sama-sama berbarengan untuk pelaksanaan APBD 2022,” jelas Irwan Dai. 

Diakuinya ada banyak hal menarik terkait dengan kegiatan dari rapat kerja, karena memang di 2020-2022 semua kegiatan mengalami refocusing dan kita akan melihat secara cermat deadline terkait penganggaran. Serta anggaran-anggaran yang sudah masuk dan anggaran yang sudah terealisasi  dan sejauh mana perencanaan  sisa anggaran yang masih ada untuk efisiensi pelaksana kegiatan nanti. 

“Jangan sampai kegiatan yang sudah mepet tetapi masih tersedia anggarannya dan tentu ini akan kita lihat secara cermat dan efisien, sekaligus kita mengingatkan pada pemerintah daerah, bagimana memprioritaskan  hal-hal yang sudah kami sampaikan kemarin, termasuk ADD kepala desa yang sebulan belum terbayarkan untuk diprioritaskan di APBD-P,” jelas irwan Dai. 

Ia menambahkan,  perubahan ini dan tentunya masih ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan di tahun kemarin tetapi tidak dibayarkan, karena ini menyangkut nama baik daerah, sehingga mau tidak mau ini sudah harus dibayar ke pihak ketiga. 

“Sehingga kami berharap, semua yang bermasalah di tahun kemarin untuk segera dilakukan pembayaran,” kunci Irwan Dai. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 16 times, 1 visits today)

Komentar