Hargo.co.id, GORONTALO – Agar terhindar dari kesan tumpang tindih, pemerintah daerah harus memiliki data yang pasti tentang terkait warga kurang mampu. Alasannya, datang warga tak mampu harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
Penegasan ini disampaikan, Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano, mengingat ada beberapa yang ternyata ekonominya di atas rata-rata, masih tercover sebagai penerima bantuan sosial.
“Ada berapa warga Kabupaten Gorontalo yang ekonominya sudah di atas rata-rata, sedang, hampir miskin dan miskin. Kalau data ini betul-betul divalidkan, saya yakin dan percaya persoalan Bansos akan tepat sasaran,” ujar Syarifudin Bano, Sabtu (16/10/2021).
Lanjut katanya, valid data di setiap momen harus dilakukan dan benar-benar ada, karena data autentik sangat dibutuhkan. Tujuannya, agar setiap bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak menimbulkan masalah hukum.
“Kami tak ingin ada warga kurang mampu yang berteriak bahwa dirinya tak tercover,” tegas Syarifudin Bano.
Terlepas dari hal tersebut, Syarifudin merasaBano heran dengan adanya Nomor Induk Kependudukan 36 ribu warga Kabupaten Gorontalo yang tumpang tindih. Saat melakukan rekapan data, seharusnya dikontrol secara bersama-sama antara Dinas Sosial dan Dukcapil. (***)
Penulis: Deice Pomalingo
