Senin, 15 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Debat Pekan Depan, Logistik Segera Didistribusi

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Kamis, 19 Januari 2017 | 18:41 Tag: ,
  

Soal ketidakhadiran KPU dalam DPRD Boalemo Amir Koem beralasa KPU Boalemo sedang berada di luar daerah. Kemudian senin (16/1) KPU Boalemo melaksanakan rapat dengan KPU Provinsi Gorontalo.

“Itu alasan kami. Terhadap rekomdasi yang dikeluarkan DPRD kami tidak ingin berkomentar. Soal keputusan DPRD yang melaporkan KPU Boalemo ke KPU RI maupun DKKP, terserah mereka. Apakah nanti penilai KPU RI dan DKPP tindakan kami salah, itu resiko. Kalau DKPP putuskan Pilkada Boalemo ditunda, maka kami akan tunda,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Boalemo Suwitno Kadji, berharap masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang bisa berujung kisruh. Karena langkah KPU hanya menjalankan putusan MA yang telah keputusan hukum yang harus dilaksankan.

“Saya kira semua alat negara harus mengamankan perintah yang diberikan oleh lembaga tinggi negara MA. Hentikan provokasi kepada masyarakat awam bahwa persoalan pembatalan PAHAM masih ada solusinya. Sesungguhnya ini adalah keputusan final seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2012, sehingga saya berharap agar para elit politik untuk tidak mengintervensi persoalan ini. Kalau Pilkada Boalemo sampai di batalkan maka yang rugi adalah masyarakat Boalemo itu sendiri,” ungkap staf pengkaji Undang – Undang Universitas Patria Artha Makassar itu.

Demikian disampaikan oleh Frangki Tumaliang. Mantan Aleg dua Periode DPRD Boalemo itu mengatakan bahwa apa yang menjadi keputusan hukum harus ditaati oleh semua pihak, termasuk DPRD Boalemo.

“Alasan apa bisa membekukan KPU Boalemo, yang bisa membekukan KPU Boalemo hanya DKPP. Semua tahapan Pilkada Boalemo berjalan degan lancar, marilah mengawal Pilkada Boalemo ini bisa sukses bukan menggagalkan pilkada,” tandasnya. (tr-30/hargo)

(Visited 4 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar