Hargo.co.id, MOSKOW – Pemerintah Belarusia mencabut akreditasi sejumlah wartawan yang bekerja untuk media asing, Sabtu (29/8). Kebijakan kontroversial itu muncul di tengah gelombang demonstrasi antipemerintah yang memprotes hasil pemilihan presiden baru-baru ini.
Dilansir dari JPNN.com, Setidaknya 17 wartawan kehilangan akreditasi yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri. Mereka yang jadi korban di antaranya, seorang jurnalis video dan seorang fotografer dari Reuters, dua dari BBC dan empat dari Radio Liberty.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Anatoly Glaz tak bisa dihubungi untuk berkomentar.
Juru bicara Reuters mengatakan dalam satu pernyataan bahwa para wartawan mereka dilucuti akreditasinya. Kantor berita tersebut mengklaim tidak tahu kenapa jurnalis mereka sampai terimbas kebijakan tersebut.
“Kami berharap otoritas akan mengembalikan kartu pers mereka untuk menjamin wartawan kami dapat melanjutkan menyampaikan berita yang tak berpihak dan independen demi kepentingan masyarakat,” juru bicara itu mengatakan.
BBC mengatakan dalam satu pernyataan bahwa dua wartawan yang bekerja untuk biro Rusia telah dicabut akreditasinya. Kantor berita Inggris tersebut dengan tegas meminta otoritas setempat untuk membatalkan keputusan itu.
“Kami mengecam dalam kata-kata paling keras pencekikan jurnalisme independen ini,” BBC menyatakan.
Pada Sabtu, Direktur Global News AFP Phil Chetwynd mengeluarkan pernyataan yang meminta otoritas di Belarusia untuk mengembalikan akreditasi wartawannya di negara itu untuk memungkinkan mereka.
Pernyataan itu, yang tak menyebut berapa banyak wartawan yang terdampak kebijakan pemerintah Belarusiaia tersebut. Menurut Chetwynd, AFP tak diberi penjelasan mengenai tindakan pemerintah dan bahwa pihaknya tak tahu alasan penarikan kartu pers itu.
Daisy Sindelar, penjabat presiden RFE/RL, lembaga nirlaba yang didanai oleh hibah dari Kongres AS, juga mengecam langkah pemerintah Belarusiaia tersebut.
“Melucuti akreditasi wartawan kami atas alasan ‘ekstremisme’ merupakan tindakan putus asa dan sinyal buruk oleh pemerintahan untuk melumpuhkan media independen,” ujar dia.
Pada 23 Juli lalu, Presiden Alexander Lukashenko mengancam mengusir para wartawan asing, seraya menuduh mereka menghasut untuk memprotesnya sebelum pemilu 9 Agustus.
Lukashenko telah dituduh memanipulasi hasil pemilu untuk memperpanjang kekuasaannya yang sudah berusia 26 tahun. Kini ribuan orang berdemonstrasi setiap hari mendesaknya untuk mundur. (ant/dil/jpnn/hg)
