Demokrat Ragu Tentukan Dukungan
Hargo.co.id GORONTALO – Partai Demokrat terkesan masih ragu dalam menentukan arah dukungan di Pilgub 2017 mendatang. Partai berlambang segitiga mercy itu sebelumnya menyatakan sudah bergabung dengan koalisi PDIP-PPP. Dengan bergabung dalam koalisi itu,
Demokrat legawa untuk mengusung siapapun calon yang akan diputuskan oleh koalisi. Saat belum ada putusan koalisi, sikap Demokrat berubah. Belakangan Demokrat disebut-sebut mendukung pasangan Nyata Karya Rusli Idris (NKRI).
Tapi tiba-tiba semalam (4/9) Demokrat Gorontalo menggelar rapat konsolidasi membahas arah dukungan partai. Rapat konsolidasi yang berlangsung di Hotel Yulia, Kota Gorontalo itu, dipimpin Ketua DPD Demokrat, Gusnar Ismail dan diikuti oleh pimpinan DPC.
Sekretaris DPD Demokrat, Arifin Jakani mengatakan, rapat konsolidasi itu telah menyepakati pembentukan tim 9. Tim ini akan mengkaji sikap partai di Pilgub. Apakah berpasangan dengan Hana Hasanah, atau mendukung NKRI, atau berkoalisi dengan Zihad.
“Itu yang akan dirumuskan dalam tim, besok SKnya saya bersama pak Gusnar tanda-tangani mereka bekerja selama 10 hari kedepan untuk bicara intens dengan para kandidat “ujarnya.Kajian ini dilakukan karena Demokrat menurutnya masih berharap, parpol lain akan memberikan dukungan terhadap Ketua Demokrat, Gusnar Ismail untuk ikut Pilgub. ” Ini menjadi pertimbangan khusus tapi dalam rapat tadi juga berkembang DPC lain optimis Gusnar bisa diusung dari partai lain mengingat Demokrat punya 4 kursi, ” ujarnya.
Dia juga mengakui, ada beberapa kandidat yang sudah membangun komunikasi intens dengan DPP. “Fadel Muhammad sudah bertemu dengan SBY. Zainuddin itu, termasuk yang akan kami kaji nanti, tapi pada intinya itu bahwa ketua DPD dengan saya akan dimintai ketua Umum tentang kondisi internal maka sebelum mempresentasikannya kembali itulah peran tim yang akan dibentuk tadi, sehingga Gusnar tidak salah langkah politik,” jelasnya.
Selain arah dukungan, Arifin mengakui, rapat konsolidasi tersebut juga membahas SK DPP tentang perpanjangan masa kepengurusan DPD dibawah kepemimpinan Gusnar Ismail. Dalam SK itu diatur bahwa perpanjangan tugas itu sampai pelaksanaan Musda berikutnya. “Dengan demkian maka SK Gusnar yang selama ini dipersoalkan sudah selesai,” pungkas Arifin. (rmb/hargo)
