Sabtu, 3 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dengar Keluhan Petani, Legislator Tantang Jubir Turun Lapangan

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 26 Agustus 2021 | 09:30 Tag: , ,
  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano

Hargo.co.id, GORONTALO – Dituding kurang informasi, membuat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano menantang Juru Bicara Gubernur Gorontalo, untuk turun lapangan guna mendengarkan keluhan para petani sawah tentang hasil beras mereka yang tidak terserap oleh pasar.

Tantangan ini disampaikan Syarifudin untuk membalas tudingan Jubir Gubernur, bahwa dirinya minim informasi soal ketegasan pemerintah provinsi atas beras impor masuk ke Gorontalo. 

“Apa yang disampaikan oleh Jubir Gubernur dan Kadis Infokom Provinsi Gorontalo, pada intinya saya mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Pemerintah provinsi. Benar dan tidaknya menyurat ke Kementerian itu, hanya Allah yang tahu. Yang menjadi tanda tanya saya, apakah surat itu ada atau memang gubernur tidak didengar oleh pemerintah pusat? Nyatanya sekarang beras itu berkeliaran di pasar,” tegas Syarifudin, Kamis (26/08/2021).

Menurutnya, jawaban mereka, bahwa pemprov gorontalo sudah menyurati Kementerian untuk melarang beras impor masuk ke Gorontalo. 

“Toh yang kita permasalahkan juga bukan beras impor, tapi mungkin jubir dibelakang meja terus, coba saya tantang turun ke lapangan dan pasar untuk mendengarkan keluhan para petani,” tutur Syarifudin. 

Kata Syarifudin, tidak mungkin Kementerian menyurati petani-petani di luar Gorontalo untuk melarang memasukan beras mereka ke Gorontalo, sebab, itu adalah hukum pasar. 

“Nah siapa yang melakukan pelarangan, pemerintah provinsi, turunkan tim, seperti melakukan pengetatan saat ini, dilarang masuk Gorontalo tanpa di vaksinasi. Ketegasan seperti itu yang kita minta, ada pengetatan di setiap perbatasan, karena seperti yang disampaikan para petani, beras kita mau masuk Sulawesi Utara dicegat di perbatasan, tidak diterima, itu dari pemerintah sebelah dan seperti itu yang saya minta di Gorontalo,  saya minta ada surat pelarangan hasil produksi pertanian,” tegas Syarifudin.  

Syarifudin mengungkapkan, dirinya berbicara sesuai data yang ia temui di lapangan saat reses. Para petani sawah mengeluhkan beredarnya beras-beras dari luar Gorontalo yang merusak pasaran dan menyebabkan beras lokal tidak terserap. 

“Ini hasil temuan kita di lapangan saat reses dan saat mereka menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Gorontalo, mereka mengeluhkan, bahwa beras mereka tidak terserap oleh pasar, kita bahkan sudah lakukan rapat dengar pendapat  dan secara tegas kita merekomendasikan kepada pemerintah, kita tidak mempertanyakan surat Pemprov ke kementerian, tapi kami meminta Pemprov untuk melarang beras dari luar Gorontalo masuk ke Gorontalo, sebab, bicara kewenangan antar perbatasan adalah Pemprov,” tutur Syarifudin. 

Ia menambahkan,  stok pangan di Kabupaten Gorontalo tersedia hingga akhir tahun. “Stok pangan kita sangat memadai  dan itu terungkap saat RDP beberapa waktu lalu. Dinas Pangan menyampaikan bahwa beras hasil petani sawah kita mencukupi hingga akhir tahun, jadi tidak  perlu lagi datang beras dari luar, ” tandas Syarifudin. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar