Kamis, 8 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Deprov Bergejolak! Dinilai Langgar Tatib, Pimdeprov Bakal Dilaporkan ke BK

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Rabu, 31 Mei 2017 | 13:19 Tag: , , , ,
  

GORONTALO Hargo.co.id – Rasa kebersamaan yang selama ini menjadi modal dalam menjaga soliditas di internal DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo kembali mengalami ujian. Riak-riak politik yang berpotensi mengoyak kekompakan di Deprov mulai muncul.

Sejumlah anggota Deprov dari beberapa fraksi berencana melaporkan Pimpinan Deprov (Pimdeprov) ke Badan Kehormatan (BK). Karena dinilai telah melanggar tata tertib (tatib) yang menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota Deprov dalam bekerja. Ada empat anggota Deprov yang berencana menempuh langkah tersebut.

Masing-masing Ketua Fraksi PKS Helmi Adam, Anggota fraksi PKS Irwan Mamesah, Ketua Fraksi Hanura Firman Sunge dan Anggota Fraksi PPP Awaludin Pauweni. “Kami akan melaporkan mereka (Pimdeprov) ke BK,” tegas Awaludin Pauweni saat memberikan keterangan pers bersama tiga rekannya di kantor Deprov, kemarin (30/5).

Pada kesempatan itu, Helmi Adam menguraikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pimpinan Deprov. Yaitu penjadwalan rapat konsultasi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan Ketua Fraksi bersama Gubernur pada siang kemarin, yang bertabrakan dengan rapat gabungan komisi I dan komisi III membahas penuntasan masalah pembebasan lahan Gorontalo Outher Ring Road (GORR). “Ini bagaimana model kerjanya kalau seperti ini.

Rapat gabungan Komisi I dan Komisi III sudah dijadwalkan dari beberapa hari sebelumnya. Bahkan surat undangan itu mereka (Pimdeprov) yang tandatangan. Lalu secara tiba-tiba pimpinan Dewan menjadwalkan rapat konsultasi dengan Gubernur pada jam yang sama. Kok seperti ini,” sorot Helmi Adam.

Dia mengemukakan, harusnya pimpinan dewan menyadari bahwa dalam komisi I dan Komisi III ada beberapa ketua fraksi. Sehingga kalau rapat gabungan komisi bertabrakan dengan rapat konsultasi maka ini akan membuat para ketua fraksi berada dalam posisi dilematis. “Kami tidak mau absen di rapat gabungan.

Selain ini memang telah dijadwalkan, materi rapat yang dibicarakan sangat penting dan mendesak. Yaitu penuntasan pembebasan lahan GORR yang sampai sekarang masih terkatung-katung di beberapa titik pada segmen I dan segmen II,” ungkapnya. “Makanya kami putuskan tidak hadir dalam rapat konsultasi dengan Gubernur. Dan bagi kami apapun pembicaraan atau keputusan yang diambil dalam rapat itu bagi kami itu tidak ada. Karena memang kami tidak hadir,” ungkapnya.

Helmi menambahkan, harusnya salah satu pimpinan Deprov memimpin rapat gabungan komisi I dan Komisi III. Karena dalam tatib diatur rapat gabungan harus dipimpin oleh pimpinan DPRD. “Tapi tak satupun pimpinan DPRD yang ikut rapat gabungan komisi. Kami menilai telah terjadi pelanggaran etik,” katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi Hanura Firman Sunge juga menyayangkan kinerja pimpinan Deprov dalam mengendalikan ritme kerja di Deprov. Firman juga sependapat dengan Helmi Adam bahwa, harusnya salah satu pimpinan Deprov memimpin rapat gabungan komisi I dan Komisi III. “Ketentuan dalam tatib memang seperti itu. Rapat gabungan harus dipimpin oleh Pimpinan DPRD. Tapi rapat gabungan tadi kan tidak ada satupun pimpinan yang hadir,” jelasnya.

Sementara Irwan Mamesah mengemukakan, munculnya reaksi ini karena pihaknya sudah tidak bisa mentolelir Pimdeprov yang menurutnya seringkali melakukan tindakan yang sama. Yaitu merubah agenda kerja secara tiba-tiba. “Ini sudah berulangkali terjadi. Makanya kami sudah tidak bisa mentolelirnya,”katanya.

Wakil Ketua Deprov La Ode Haimudin saat dikonfirmasi terkait hal ini menanggapi sorotan itu dengan santai. Dia tidak melarang rencana beberapa anggota dewan untuk melaporkan Pimdeprov ke BK. “Anggota bisa melaporkan pimpinan ke BK. Kalau ada yang mengkritik kinerja pimpinan, bagi saya itu adalah koreksi yang membangun,” jelasnya.

Walau begitu, La Ode Haimudin mengemukakan, keputusan pimpinan Deprov menjadwalkan rapat konsultasi dengan Gubernur semata-mata untuk mengakomodasi banyaknya pertanyaan yang muncul di anggota DPRD berkaitan isu-isu aktual yang berkembang sekarang ini. “Pak Gubernur dan Pak Wagub kan terhitung baru hadir perdana di DPRD setelah dilantik Presiden.

Jadi kami manfaatkan kesempatan baik itu untuk rapat konsultasi agar pimpinan AKD dan fraksi bisa langsung berkomunikasi dengan Gubernur perihal persoalan-persoalan aktual yang membutuhkan penjelasan Gubernur,” sambung La Ode Haimudin.

Soal perubahan agenda kerja yang dilakukan secara tiba-tiba, menurut La Ode, pimpinan dewan sesungguhnya bisa melakukan hal itu. “Bisa dilakukan oleh pimpinan dewan mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Karena kadang yang kita rencanakan kerap tidak sesuai dengan kondisi yang ada,” pungkasnya. (rmb/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar