Saturday, 25 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dewan Pers: Publik Diminta Teliti Identitas Wartawan

Oleh Aslan , dalam Gorontalo Headline , pada Tuesday, 21 August 2018 | 12:20 PM Tags:
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Banyaknya praktek penyalahgunaan profesi wartawan yang dilakukan oleh oknum wartawan abal-abal, tentunya sangat meresahkan masyarakat. Memang praktek dari oknum wartawan abal-abal ini sangat terselubung, sehingga masih membingungkan dikalangan masyarakat mana yang wartawan benar dan mana wartawan abal-abal.

Salah satu cara memebdakan adalah adanya sertifikasi wartawan. Wartawan abal-abal merupakan orang yang mengaku wartawan namun tanpa media. Biasanya hanya bermodalkan kartu pers.

Hal ini menjadi poin penting yang terungkap dalam kegiatan, Focus Discussion Grup, Survey Indeks Kemerdekaan Pers 2018, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNG dengan Dewan Pers, dan Pusat Studi Pendidikan Anak dan Perempuan.

Sesuai dengan survey dan penelitian yang dilakukan bahwa pers di Gorontalo memang sudah merdeka. Meskipun dalam diskusi tersebut terdapat banyak catatan-catatan yang diberikan, seperti masih adanya tekanan dari pihak lain terhadap media atau wartawan yang ada di Gorontalo. Dan salah satu point penting yang diskusikan adalah bagiamana masyarakat bisa menghadapi wartawan abal-abal.

Ketua tim peneliti, Dr. Lukman Laliyo menyampaikan bahwa, pihaknnya tentunya masih sangat sulit membedakan mana wartawan yang jelas dan mana wartawan yang abal-abal, bahkan ada juga wartawan abal-abal yang sudah masuk ke pemerintah dengan mencari-cari kesalahan dan bertemu dengan pejabat yang tujuannya hanya mengingkan uang.

“Inilah fenomena yang kita hadapi, kita ingin cari tahu bagiamana menghadapi wartawan yang abal-abal seperti itu,” ungkap Lukman Laliyo.

Mendengar pertanyaan tersebut, tim peneliti dari dewan pers Moebanoe Moera mengatakan bahwa, praktek tersebut memang sangat tidak boleh. Wartawan abal-abal tidak diatur dalam dewan pers, sehingga itu yang harus dilakukan adalah menanyakan apakah wartawan tersebut memiliki ID Card, dan juga sudah tersertifikasi.

Sertifikasi bagi wartawan ini sangat penting, bahkan di lingkungan Istana sudah menerapkan wartawan yang boleh meliput adalah wartawan yang sudah tersertifikasi. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menanyakan ID Card dan kartu kompetensinya.

“Kalau tidak ada, maka narasumber bisa melapor ke pihak yang berwajib, atau menelpon medianya bahwa hanya menginginkan diwawancarai yang sudah tersertifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, koordinator tim peneliti dari Dewan Pers, Antonio Pradjasto Hardojo mengatakan bahwa masih banyak-banyak persoalan-persoalan yang hadapi oleh pers di Gorontalo, salah satunya adalah menghadapi wartawan yang abal-abal.

“Intansi pemerintah itu harus tetap percaya diri saja. Pers memang bebas dan itu harus dihormati, tapi pers juga tetap mengendepankan kode etik jurnalistik,” pungkasnya. (wan/gp/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar