Rabu, 12 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dicoret, Calon Kades Terpilih Mengadu ke DPRD 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Rabu, 21 April 2021 | 18:04 WITA Tag: ,
  Calon Kepala Desa Hutabohu Nomor Urut 4, Tri Supardi Otaya, saat menyampaikan aspirasi di ruang Komisi I DPRD. (Foto: Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Dicoretnya Calon Kepala Desa (Cakades) terpilih Desa Hutabohu, Nomor urut 4, Tri Supardi Otaya membuat dirinya protes  dan mengadu ke DPRD. Aduan ini diterima langsung oleh anggota Komisi l Nasir Potale.

Kedatangannya tidak lain adalah melakukan protes soal kemenangan dirinya yang dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa berdasarkan sidang sengketa pelanggaran dan perselisihan hasil Pilkades. Hasil putusan Komisi Pemilihan pun dinilai tidak sesuai fakta-fakta persidangan, karena itu dia mengaku keberatan dan meminta Komisi I DPRD dapat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

“Saya sebagai Calon Nomor Urut 4, merasa keberatan dengan hasil putusan Komisi Pemilihan dalam memberikan putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Saya meminta agar bisa dilaksanakan RDP,” kata Tri di ruang Komisi I DPRD, Selasa (20/04/2021). 

Lebih jauh, Tri menjelaskan pada saat sidang saksi yang dihadirkan oleh pelapor yakni, Anton Bahuwa, telah memberikan keterangan palsu.  

“Penuturan Anton Bahuwa, bahwa ada ajakan dari saya sebagai calon jangan lupa pilih Nomor 4. Sementara pada saat itu, saya belum mengikuti tahapan pemilihan calon Pilkades, dan belum ada penetapan Nomor Urut,” jelas Tri.

“Kedua, keterangan saksi terlapor yakni, Anisa Zulkainain Suaib dan Iriani Halid. Bahwa pemberian sembako tersebut pada tanggal 8 Januari 2021, tetapi dalam putusan Komisi Pemilihan tidak menyebutkan bulan Januari,” tambah Tri. 

Fakta lainnya yang tidak tertuang dalam putusan Komisi Pemilihan seperti keterangan saksi (Anisa Zulkainain Suaib dan Iriani Halid) soal ketidakhadiran Anton Bahuwa dalam pembagian sembako. 

“Dan banyak lagi keterangan saksi yang tidak dituangkan dalam hasil putusan Komisi Pemilihan yang saat ini kami terima,” keluh Tri.

Ia juga mempertanyakan dasar pertimbangan Komisi Pemilihan dalam pengambilan keterangan saksi-saksi. Pada waktu sidang saksi yang dihadirkan pelapor hanya satu orang, sementara saksi terlapor lebih dari dua orang. 

“Pertimbangan Komisi Pemilihan lebih cenderung kepada kesaksian saksi pelapor, lalu kesaksian dari saksi terlapor banyak yang tidak dituangkan dalam hasil putusan,” ungkapnya. 

Untuk membuktikan keterangannya itu, Tri menyarankan agar Komisi I DPRD dapat meminta bukti rekaman sidang kepada Komisi Pemilihan  dibuka dalam RDP. 

“Biar jelas bagaimana fakta persidangan, dan apa yang sebenarnya terjadi,” tandas Tri. 

Anggota Komisi I DPRD, Natsir Potale menyampaikan telah menerima apa yang menjadi permintaan masyarakat. “Aspirasi sudah kami terima, tinggal diagendakan. Sesuai rencana hari Senin pekan depan, pihak-pihak terkait akan diundang termasuk Komisi Pemilihan,” pungkas Natsir. (wie/adv/hargo)

BACA  Hasil Kajian DPRD, Jawaban Bupati Lewat Interpelasi Dinilai Masing Ngambang 

Komentar