Kamis, 8 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Digunakan Sesuai Kebutuhan, Hak Angket Tak Selamanya Soal Pelengseran

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Headline Legislatif , pada Jumat, 2 April 2021 | 08:05 WITA Tag: , ,
  Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik


Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik menegaskan bahwa Hak Angket tak selamanya tentang pelengseran. Baginya, Hak Angket digunakan sesuai kebutuhan dan yang diambil hanya positifnya saja.

Hamzah Sidik mengungkapkan itu karena selama ini Hak Angket konotasinya dengan melengserkan pemimpin yang tengah memimpin satu daerah. Hamzah Sidik mengajak seluruh masyarakat Gorontalo Utara untuk memahami secara bersama.

Legislatif sebagaimana yang diatur dalam regulasi diberikan beberapa hak, seperti Hak Interpelasi yang telah digunakan beberapa waktu lalu oleh DPRD Gorontalo Utara. DPRD menggunakan hak bertanya dan bupati telah menjawab.

BACA  Hamzah Sidik Laporkan Mantan Karo Hukum Pemprov Gorontalo ke Polisi

“Ada lagi istilah Hak Angket. Merupakan hak lainnya yang diatur juga dan dapat digunakan oleh DPRD. Dalam pengajuan atau pengusulan penggunaan Hak Angket itu, ada tata cara dan persyaratannya, tidak serta-merta DPRD langsung menggunakan Hak Angket,” kata Hamzah Sidik.

Terkat rencana penggunaan Hak Angket oleh DPRD Gorontalo Utara,  tentu tidak serta merta muncul begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Hamzah Sidik lantas menjelaskan, yang terjadi selama ini dan agenda yang telah dilakoni oleh DPRD tentu bukan persoalan sepele. Hanya menunjukan bahwa ini adalah eksistensi kelembagaan.

BACA  Terkait Pembangunan, DPRD Minta Koordinasi dengan Pemerintahan Desa

“Tidak seperti itu. Namun dari apa yang dilakukan oleh DPRD mulai dari Interpelasi, kemudian ada pembentukan Pansus dan telah bekerja dan melahirkan sejumlah rekomendasi, tentu ini harus terus ditindak lanjuti,” ungkapnya.

Dari pelaksanaan Interpelasi dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh bupati kemudian perlu lagi untuk lebih diperjelas maka itu harus dilakukan.

“Karena memang dalam penjelasan atau jawaban yang diberikan oleh bupati secara tertulis dan dibacakan. Hanya saja masih gamang dan belum menjelaskan seutuhnya karena masih ada kata maaf dan akan kami perbaiki yang tentunya ini bukanlah sebuah jawaban,” tegasnya.

BACA  DPRD Gorontalo Utara Minta OPD Perhatikan Nilai Penawaran

Bagaimana untuk memperjelas terhadap penjelasan yang ingin lebih diketahui, tentu ada aturan dan juga mekanisme yang telah diatur.

“DPRD akan menggunakan apa yang sesuai dengan aturan tersebut, agar memang ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan bukan semata untuk menjatuhkan, namun lebih kepada sebuah kejelasan atas sebuah penjelasan,” kuncinya. (abk/adv/hargo)


Komentar