Kamis, 19 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Diisukan Laporan Keuangan ‘Merah’, Ini Kata Dirut RS Dunda

Oleh Berita Hargo , dalam Metropolis , pada Selasa, 24 Juli 2018 | 17:36 Tag:
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Direktur Utama (Dirut) RS Dunda Limboto, Moh. Natsir Mawardy Abdul mengakui jika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum direalisasikan. Penegasan ini menjawab kabar beredarnya kabar jika pengelolaan keuangan RS Dunda, mendapat nilai merah.

Kepada Hargo.co.id, Moh. Natsir Mawardy Abdul menjelaskan, RS Dunda ada yang menggunakan Dana BLUD serta DAK yang dianggarkan dari pemerintah pusat. Dikatakan, yang terlaporkan saat ini baru pendapatan rumah sakit yakni BLUD.

“Sedangkan untuk DAK belum ada realisasinya. Maklum, di sini ada pembangunan yang prosesnya baru selesai di ULP. Sehingga pekerjaan baru saja dimulai dengan uang muka 30 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, alas an DAK belum terserap semua karena anggaran ada ketika programnya terealisasi. DAK tahun ini menganggarkan pembangunan serta pengadaan Alkes.

“Jika pembangunan baru terbayarkan 30 persen, lain halnya untuk Alkes. Harus diinstal dulu dan diuji fungsi. Nanti kalau sudah siap pakai baru dilakukan pembayaran,” terangnya.

Moh. Natsir Mawardy Abdul member klarifikasi tentang adanya isu jika Kadis Kesehatan mendapatkan jasa dari DAK. “Itu tidak benar. Alasannya, ketika berhubungan dengan keuangan itu langsung dengan keuangan DAK, sedangkan untuk BULD itu dikelola langsung oleh pihak RS,” jelasnya.

Ditambahkan, jasa yang ada di RS sudah ada porsi-porsinya. Jadi setiap pelayanan pekerjaan itu ada jasa serta operasionalnya. Jasa pelayanan ini diutamakan kepada para medis karena ada resiko pekerjaan, seperti tertular penyakit atau pun siap dihubungi kapan saja tanpa mengenal waktu.

Ditanyakan apakah persoalan ini akan di bawah ke ranah hukum atas pencemaran nama baik, Moh. Natsir Mawardy Abdul mengatakan hingga saat ini pihaknya belum melangkah sampai ke hal tersebut, karena masih akan dikonsultasikan dengan pemerintah dalam hal ini bagian hukum.

“Rumah sakit ini milik pemerintah daerah, makanya harus dikonsultasikan. Tapi ada bisa diklarifikasi atau diberikan hak jawab, pihak RS bisa melakukan hal tersebut,” tutupnya. (ded/hg)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar