Sabtu, 12 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dinas PUPR Sosialisasikan SIJAKON Secara Virtual

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Kamis, 30 Juli 2020 | 12:05 WITA Tag:
  Sekda Darda Daraba saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi SIJAKON yang dilaksanakan secara virtual oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Rabu (29/7/2020). (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Rabu (29/7/2020) membuka secara resmi sosialisasi sistem informasi jasa konstruksi (SIJAKON) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang diikuti oleh Dinas PUPR Kabupaten/Kota serta 42 asosiasi Provinsi Gorontalo itu dilaksanakan secara virtual.

Menurut Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto, tujuan dari sosialisasi SIJAKON ini adalah untuk memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh instansi dan asosiasi terkait wilayah kerjanya.

Dikatakannya, percepatan pembangunan infrastruktur nasional saat ini membutuhkan dukungan pembinaan konstruksi yang lebih masif terstruktur dan sistematis. Semakin besar volume pembangunan maka persoalan persoalan yang muncul dalam industri konstruksi akan semakin beragam sehingga tantangan yang dihadapi para stakeholder jasa konstruksi pun menjadi lebih kompleks.

BACA  Pembangunan Jalan Lingkar Ponelo Mandek, Warga Datangi DPRD

Beberapa persoalan yang dihadapi saat ini diantaranya terjadi GAP pembiayaan infrastruktur yang sangat besar dikarenakan terbatasnya kemampuan APBN dan APBD yang diperkirakan hanya mampu menopang 41,3 persen dari kebutuhan.

“Selain itu, banyaknya kecelakaan konstruksi pada beberapa proyek infrastruktur, belum tersedianya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi, kelembagaan organisasi perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi belum sepenuhnya berjalan serta masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat atau yang kompeten sehingga perlu penataan ulang dan pengaturan terhadap sistem sertifikasi,” urai Handoyo.

Undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 memberikan pencerahan mengenai pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Tugas dan wewenang ini perlu diuraikan menjadi kegiatan pembinaan konstruksi yang lebih konkrit di daerah.

BACA  Ini Pesan Wakapolda Gorontalo pada HUT ke 72 Polwan

“Kerjasama dengan para stakeholder di daerah seperti BAPPEDA, dinas PU, Dinas Penanaman Modal, Balai, Satker baik Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan serta Perguruan Tinggi, SMK dan LPJK provinsi mutlak dilakukan untuk keberhasilan pembinaan konstruksi sehingga cita-cita untuk melahirkan industri konstruksi nasional yang handal dan berdaya saing dengan mutu produk hasil pembangunan berkualitas dapat dicapai,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba yang membuka kegiatan itu mengatakan, kegiatan hari ini sangat tepat demi percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini di gaungkan oleh presiden untuk menjadikan infrastruktur sebagai prioritas di dalam pembangunan nasional.

Selain itu, Menurutnya sistem ini juga sangat penting dalam mepermudah para penyedia jasa memilih tenaga kerja konstruksi yang sudah tersertifikasi.

BACA  Pemprov - Deprov Sepakati KUA PPAS APBD Perubahan

“Saya katakan penting bahwa di dalam undang-undang jasa konstruksi itu sudah jelas ada sanksi ketika si pengguna jasa mempekerjakan si tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat itu dapat denda. Sehingga untuk bisa menerapkan ini kami provinsi Gorontalo mengucapkan terimakasih kepada pak kadis PU dan kasubdit bina konstruksi yang sudah membuat sistem ini sehingga ini jadinya kalau ada yg tuntut bisa langsung dilihat di sistem nya,” ujarnya

Mantan Kadis PU itu berharap melalui kegiatan sosialisasi sistem informasi jasa konstruksi ini yang dikolaborasikan dengan sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIJAKI) dapat meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder terutama pengguna jasa konstruksi di provinsi Gorontalo. (adv/rwf/hg)


Komentar