Kamis, 15 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dinas Sosial Gorontalo Utara Dinilai Minim Koordinasi

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Rabu, 13 Mei 2020 | 04:05 WITA Tag: ,
  Ketua Komisi III DPRD Gorut, Aryati Polapa saat memimpin rapat koordinasi dengan mitra kerja terkait data penerima bantuan, Selasa (12/05/2020). Hadir juga saat itu, Wakil Ketua DPRD, Hamzah Sidik. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Hasil rapat koordinasi yang digelar Komisi III DPRD Gorontalo Utara (Gorut) dengan Dinas Sosial, diperoleh kesimpulan bahwa instansi tersebut minim koordinasi. Rapat ini sedniri dipimpin oleh Ketua Komisi III, Aryati Polapa dan dihadiri oleh, Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamzah Sidik.

Rapat yang berlangsung Selasa (12/05/2020) ini, mengungkap bahwa komunikasi terputus antara Dinas Sosial dengan unsur pimpinan DPRD. Pasalnya, apa yang diminta dan sudah disampaikan melalui surat sebelumnya, ternyata tidak sampai kepada pimpinan. Begitu juga penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Marzuki Polumoduyo yang menegaskan bahwa apa yang diminta oleh pihak DPRD tersebut tidak pernah sampai kepada dirinya.

BACA  Episode Interpelasi Telah Selesai, Tinggal Tunggu Hasil Kajian Fraksi

Ariyati Polapa sejak awal meminta Dinas Sosial Gorut untuk menyediakan data sebagaimana yang diminta selama ini. Permintaan data tersebut sebagaimana yang dijelaskan sejak 2019, dan kemudian diingatkan kembali pada 3 pekan lalu. Namun sayangnya permintaan tersebut tidak juga terpenuhi.

“Jika memang datanya tidak ada, maka tentunya ada permasalahan. Untuk itu permasalahan yang ada dalam dinas tolong disampaikan, agar kejelasan data ini dapat dijelaskan,” ujarnya.

BACA  Thariq Modanggu Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

Apa yang diminta oleh Komisi III tersebut kemudian ditanggapi oleh Kepala Dinas Sosial, Marzuki Polumoduyo yang mengatakan bahwa data tersebut ada dan akan dikirim ke DPRD. Namun hal ini kemudian ditanggapi oleh para Aleg bahwa kalau datanya sudah ada, mana wujudnya.

“Mana datanya? Kalau sudah ada, mana wujudnya? Jangan ngomong ada, namun tidak ada di meja kami. Permintaan data ini sudah sejak 2019, bahkan 3 pekan lalu sudah saya minta lagi,” tegas Hamzah Sidik.

BACA  25 Pejabat Fungsional Dan 2 Pejabat Struktural Pemprov Gorontalo Resmi Dilantik

“Jika saya kepala dinas, data ini akan saya buang. Data ini tidak ada judulnya, kemudian nama penerimanya juga tidak ada, jenis bantuannya apa itu yang kami perlukan,” tegas Ariyati Polapa dengan suara yang mulai meninggi.

Olehnya, Dinas Sosial diminta untuk lebih detail lagi memberikan penjelasan dan juga memberikan data yang diminta. Data ini kata Aryati Polapa sangat dibutuhkan agar ketika ditanyakan oleh masyarakat dapat dijelaskan. (abk/adv/hg)


Komentar