Minggu, 29 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Diputuskan Tak Ada Pelanggaran, Hamim Pou Lolos Jeratan Pasal 71

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Kab. Bone Bolango Kabar Politik , pada Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:05 WITA Tag:
  Calon Bupati Bone Bolango, Hamim Pou. (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Petahana di Pilkada Bone Bolango Hamim Pou, akhirnya bebas dari jeratan pasal 71 undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yang bisa berimplikasi pencoretan sebagai peserta Pilkada.

Ini setelah Bawaslu memutuskan Hamim Pou tidak melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 yang melarang petahana menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pencalonan.

Keputusan ini diambil Bawaslu Ahad (18/10), setelah melakukan pendalaman terhadap laporan dari salah seorang warga yang mempersoalkan sejumlah program yang dilakukan Hamim Pou, dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Yaitu program pemberian gerobak usaha, MOU Bank Sulutgo dengan Pemerintah Desa, MOU dengan Bank Indonesia, pemberian motor box penyuluh, dan surat edaran soal pengumpulan zakat dari ASN. Pelapor menilai, kebijakan ini menguntungkan Hamim Pou dalam pencalonan di Pilkada.

“Setelah kami pelajari materi laporan dan kami mengundang semua pihak dan mendengarkan keterangan rapat bersama sentra Gakumdu, serta koordinasi pendampingan dengan Bawaslu Provinsi, laporan register nomor 3 dan 4 itu dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran atau dihentikan, ” ujar Kordiv hukum penanganan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad

BACA  Ingin Bone Bolango Lebih Maju? Rachmat Gobel: Pilih Hamim - Merlan

Alti mengurai beberapa bukti fakta dan keterangan soal beberapa item laporan itu. Misalnya soal program pemberian 60 gerobak. Menurut Alti, saat itu Hamim terbukti tidak menyerahkan. Dan hanya hadir berdasarkan undangan. Dan kapasitasnya sebagai ketua dewan penasehat Kekraf dan Bupati yang tidak menyampaikan visi misi program atau atribut kampanye.

“Terlapor tidak menyampaikan hal-hal bersifat politik dikegiatan itu atau visi misi atau tindakan penyebaran bahan kampanye dilokasi,” ujarnya.

Ini juga terjadi pada item laporan lain. Misalnya kerja sama antara Pemda dengan Bank Sulutgo terkait kemudahan peminjaman kredit oleh aparat pemerintah desa. MOU itu tidak ditandatangani Hamim Pou.

Sementara menyangkut penandatangan kerjasama dengan Bank Indonesia, Hamim juga tidak terbukti menyampaikan, menjanjikan, dan membantu gedung pembangunan MUI.

Menyangkut penyerahan motor Box kata Alti, sesuai keterangan saksi, Hamim tidak menyerahkan bantuan itu.

Sementara terkait surat edaran nomor tentang pengumpulan zakat 2,5 persen dari tunjangan gaji aparat sipil negara dari pendalaman Bawaslu juga tidak terbukti.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu sebelumnya juga telah memutuskan tuduhan terhadap Hamim Pou telah melanggar pasal 71 ayat 2 UU 10 tahun 2016 juga tidak terbukti. Pasal ini mengatur larangan bagi petahana untuk melakukan mutasi pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

BACA  Hamim Pou Tampil Elegan di Debat Cabup

Keputusan ini diambil Bawaslu menyusul adanya laporan yang mempersolkan langkah Hamim Pou menunjuk Plt Kades Dutohe.

Terpisah, tim Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem Gorontalo, Dr. Duke Arie W SH MH dan Mashuri, mengambil langkah hukum terhadap warga berinisial FMK yang melaporkan Hamim Pou ke Bawaslu. Tim BAHU Nasdem melaporkan FMK ke Polres Bone Bone Bolango

” Jadi kami tadi adukan, ” Kata Ketua DPD BAHU Nasdem Gorontalo, Dr. Duke Arie W SH MH

Meski tidak menyebut nama namun begitu dalam aduan Duke Arie menyebutkan bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut khususnya mengenai dugaan pelanggaran administrasi pada pelaksanaan pengangkatan penjabat kepala desa dutohe, adalah permasalahan yang terjadi sudah lama sejak bulan November tahun 2019.

” Permasalahan ini sudah diketahui publik sejak lama. Pengesahan penjabat Kades Dutohe itu pada bulan Agustus 2020. Sedangkan pelapor baru membuat laporan pada tanggal 12 Oktober 2020, Padahal batas waktunya menurut Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 8 tahun 2020, menyatakan batas waktu melapor paling lama tujuh hari sejak diketahuinya. Sehingga hal ini jelas tidak tidak memenuhi syarat formil, ” jelasnya.

BACA  Permudah Warga Terima Bantuan, HPMU Siapkan Kartu Maju Cemerlang

Didalam aduannya, Duke Arie juga menyebut pelapor sebenarnya masih satu organisasi dengan salah satu panitia pemilihan kepala desa dutohe. Pelapor sebagai koordinator sedangkan panitia kepala desa dutohe tersebut sebagai sekretaris LSM yang sama.

Duke mensupport kinerja Bawaslu yang meyakini dalam menangani masalah, Bawaslu bertindak secara profesional dan mengedepankan azas kehati-hatian dan cermat.

“Laporan-laporan ini menurut kami sangat mengganggu kosentrasi paslon kami untuk melaksanakan kampanye karena disibukan dengan memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu, kesempatan untuk berkampanye dan bertemu warga menyampaikan visi misi program menjadi berkurang. Ada itikad mengganggu calon menghalang-halangi calon menggunakan haknya untuk dipilih serta pelapor memiliki itikad tidak baik dan merusak kredibiltas calon kami, ” ujarnya.(csr/hg)


Komentar